BORNEONEWS, Banjarbaru - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses seleksi Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum bagi masyarakat, melainkan menggunakan mekanisme seleksi berbasis data resmi yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna mencegah kepentingan pihak tertentu.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Prosesnya dimulai dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS,” kata Mensos Saifullah Yusuf di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 12 Januari 2025.
Ia menjelaskan setelah data calon siswa diperoleh dari BPS, pendamping Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pemerintah desa atau kelurahan, akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa.
“Verifikasi tersebut untuk memastikan keluarga calon siswa benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga paling tidak mampu,” ucap Mensos Saifullah Yusuf.
Setelah dinyatakan layak, data calon siswa kemudian diajukan kepada bupati, wali kota, atau gubernur, untuk ditandatangani.
Mensos menekankan Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bekerja sendiri dalam proses tersebut, melainkan berkoordinasi dengan berbagai pihak baik di pusat maupun di daerah agar seleksi berjalan objektif dan transparan.
“Ini proses yang ketat, tidak bisa sembarangan. Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Pada peresmian Sekolah Rakyat yang terpusat di Banjarbaru itu, Presiden Prabowo menargetkan sebanyak 500 Sekolah Rakyat dapat tercapai sampai tahun 2029.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin, 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Indonesia," kata Presiden Prabowo Subianto.
ANTARA
