BORNEONEWS, Gorontalo – Ekonom Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Muh Amier Arham mengingatkan bahwa kondisi ekonomi nasional pada 2026 berpotensi menghadapi berbagai tantangan serius dan tidak sepenuhnya berada dalam tren yang cerah.
Dalam pernyataannya di Gorontalo, Senin, 12 Januari 2026, Amier menyebut stagnasi pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerentanan pasar tenaga kerja, serta tekanan fiskal sebagai sejumlah indikator yang perlu diwaspadai pada tahun fiskal 2026.
Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat bertahan di kisaran lima persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan pertumbuhan delapan persen pada 2029.
Tekanan ekonomi semakin terasa setelah terjadinya banjir bandang di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025, dengan estimasi kerugian mencapai Rp59 triliun.
“Tanpa percepatan pertumbuhan ekonomi, kemampuan menyerap tenaga kerja akan tertinggal jauh dibandingkan jumlah pencari kerja baru setiap tahunnya,” ujar Amier.
Ia menjelaskan, sekitar 3,5 juta orang masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahun. Namun, dengan elastisitas ekonomi yang ada, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sekitar 200 ribu tenaga kerja. Ketimpangan ini, menurutnya, semakin diperparah oleh meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
Data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 79.302 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga November 2025.
Amier juga menilai penurunan angka pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) perlu dicermati secara kritis. Pasalnya, mayoritas tenaga kerja Indonesia masih bergantung pada sektor informal yang minim jaminan pendapatan dan perlindungan sosial.
Tercatat sekitar 57,8 persen pekerja berada di sektor informal, sementara 47,89 juta orang masuk kategori pekerja tidak penuh. Bahkan, lulusan SMA menjadi kelompok terbesar penganggur terdidik dengan proporsi mencapai 30,74 persen.
“Ketika ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja terus melebar, daya saing tenaga kerja nasional akan semakin tergerus,” katanya.
Ia juga menyoroti pertumbuhan gig economy berbasis aplikasi digital. Meski menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong ekonomi kreatif, sektor ini dinilai menyimpan risiko tersembunyi berupa pendapatan tidak menentu, jam kerja berlebih, serta minim perlindungan kesehatan.
Dari sisi struktur ekonomi, Amier mengingatkan adanya gejala deindustrialisasi prematur. Sejumlah industri pengolahan padat karya seperti alas kaki, karet, dan furnitur mengalami kontraksi, sehingga lapangan kerja kembali bertumpu pada sektor pertanian yang produktivitasnya relatif lebih rendah.
Sementara itu, angka kemiskinan nasional memang tercatat turun tipis dari 8,57 persen menjadi 8,47 persen. Namun, kemiskinan di wilayah perkotaan justru meningkat akibat lonjakan harga pangan, terutama beras, sedangkan petani di pedesaan relatif menikmati kenaikan pendapatan.
Dari sisi moneter, Amier memprediksi nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah sepanjang 2026. Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya biaya impor dan beban pembayaran bunga utang. Di saat yang sama, ruang gerak Bank Indonesia untuk meredam volatilitas pasar dinilai semakin terbatas, sementara minat ekspansi kredit perbankan cenderung menurun.
Secara global, proyeksi OECD menempatkan pertumbuhan ekonomi dunia pada kisaran 2,9 persen. Situasi geopolitik, potensi kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, serta perlambatan ekonomi China turut memberi tekanan tambahan bagi perekonomian global.
Sebagai negara yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, tekanan inflasi pangan dan energi dinilai berisiko melemahkan daya beli masyarakat, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Amier juga mengkritisi kebijakan domestik yang dinilai belum sepenuhnya berbasis perencanaan teknokratis. Beberapa kebijakan disebut terlalu politis, minim desain implementasi, serta kurang melibatkan masukan akademisi.
Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah, menurutnya, berpotensi memperlambat pembangunan di wilayah luar Jawa yang masih sangat bergantung pada belanja modal dari APBN.
Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, Amier menekankan pentingnya pembenahan tata kelola ekonomi secara menyeluruh, mulai dari penegakan hukum di sektor sumber daya alam, reformasi birokrasi, hingga pengalokasian belanja negara yang lebih fokus pada produktivitas jangka panjang.
Ia juga mendorong agar program-program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, mampu melibatkan UMKM dan pelaku usaha lokal secara maksimal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat bawah.
Selain itu, penguatan ketahanan fiskal dan kesiapsiagaan terhadap bencana perlu menjadi perhatian utama, mengingat sepanjang 2025 tercatat 3.176 kejadian bencana dan jumlah tersebut diperkirakan belum akan menurun signifikan.
“Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh. Namun, peluang itu hanya bisa dimanfaatkan jika negara mampu menyiapkan sistem yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian,” pungkasnya.
ANTARA
