BORNEONEWS, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan penolakan keras partainya terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
“PDI Perjuangan secara tegas menolak setiap upaya mengembalikan Pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik jangka pendek, tetapi merupakan sikap ideologis, konstitusional, dan historis,” ujar Megawati.
Presiden Kelima Republik Indonesia itu menilai Pilkada langsung merupakan salah satu capaian penting Reformasi yang lahir dari perjuangan panjang rakyat dalam merebut kembali hak-hak politiknya setelah puluhan tahun berada di bawah sistem kekuasaan yang terpusat.
Menurut Megawati, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi dan akuntabilitas kekuasaan. Ia juga menepis anggapan bahwa sistem tersebut mampu menekan biaya politik secara signifikan.
Sebaliknya, Pilkada langsung dinilai memberi ruang partisipasi yang luas bagi rakyat, memperkuat legitimasi kepala daerah terpilih, serta membuka ruang kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Oleh karena itu, Pilkada langsung harus tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan sejalan dengan konstitusi dalam memilih pemimpin daerah,” tegasnya.
Megawati menambahkan, sikap konsisten PDI Perjuangan menolak Pilkada melalui DPRD merupakan bentuk komitmen untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran.
“Reformasi bukan untuk ditarik mundur secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berada di garis depan untuk mempertahankan hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan hanya demi alasan efisiensi, stabilitas, atau pertimbangan teknokratis semata.
“Kita tidak boleh membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama alasan-alasan yang mengabaikan kedaulatan rakyat,” pungkas Megawati.
ANTARA
