BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalteng atas pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan objektif dalam melakukan audit keuangan daerah.
Menurutnya, tugas BPK merupakan pilar utama dalam memastikan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Junaidi menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima kemarin bukan sekadar dokumen administratif semata.
"Ini adalah cermin dari kinerja kita bersama," ujarnya, Selasa, 13 Januari 2026.
Pemeriksaan BPK pada kesempatan ini fokus pada tiga aspek krusial, yaitu Belanja Barang dan Jasa, Hibah, serta Belanja Modal yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.
Ketiga fokus pemeriksaan tersebut menyentuh poin-poin esensial bagi pengelolaan keuangan daerah. Pertama, terkait efisiensi yang bertujuan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalteng.
Kedua, ketepatan sasaran terutama pada belanja hibah agar tidak terjadi penyimpangan fungsi yang seharusnya dirancang untuk kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, kualitas pembangunan yang memastikan belanja modal menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan tahan lama di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Tambun Bungai.
Bagi pihak DPRD, hasil pemeriksaan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Sesuai dengan fungsi pengawasan yang diemban, Junaidi menyampaikan bahwa DPRD akan segera mempelajari seluruh rekomendasi yang terdapat dalam LHP secara mendalam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap temuan dan saran dari BPK dapat dijadikan dasar untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Junaidi juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera melakukan tindak lanjut atas seluruh temuan yang ada dalam LHP, dengan tetap memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan.
Tindak lanjut yang cepat dan tepat diperlukan agar setiap kekurangan atau temuan yang perlu diperbaiki dapat diselesaikan secepatnya.
Wakil Ketua DPRD III Kalteng menegaskan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dengan pihak eksekutif.
"Sinergi ini bertujuan agar kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang mungkin ditemukan dapat segera diperbaiki, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kalteng dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat," pungkasnya. (PATHUR/Y)
