BORNEONEWS, Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan telah melakukan pembicaraan telepon yang dinilainya sangat positif dengan Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, di tengah dinamika politik dan tekanan internasional terhadap negara Amerika Latin tersebut.
Melalui unggahan di platform Truth Social, Rabu, 14 Januari 2026, Trump menyebut percakapan itu membahas berbagai isu strategis, termasuk stabilitas Venezuela dan peluang kerja sama bilateral.
“Pagi ini saya melakukan panggilan yang sangat baik dengan Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodríguez. Kami membuat kemajuan yang luar biasa dalam membantu Venezuela menuju stabilitas dan pemulihan,” tulis Trump.
Trump mengatakan sejumlah topik penting turut dibahas dalam percakapan tersebut, mulai dari sektor minyak dan mineral, perdagangan, hingga isu keamanan nasional. Ia menilai kemitraan antara Amerika Serikat dan Venezuela berpotensi membawa dampak besar bagi kedua negara.
“Kemitraan antara Amerika Serikat dan Venezuela ini akan menjadi sesuatu yang spektakuler untuk semua pihak,” lanjutnya, seraya menyebut Venezuela memiliki peluang untuk kembali menjadi negara yang besar dan makmur.
Pernyataan Trump itu muncul tidak lama setelah Amerika Serikat melancarkan operasi besar terhadap Venezuela pada 3 Januari 2026, yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, lalu membawa keduanya ke New York.
Trump sebelumnya menyatakan Maduro dan Flores akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam praktik “narko-terorisme” serta dianggap mengancam keamanan, termasuk bagi Amerika Serikat. Dalam sidang pengadilan di New York, keduanya menyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut.
Pasca-operasi tersebut, pemerintah Venezuela mengajukan permintaan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah Agung Venezuela kemudian menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara sementara.
Rodríguez resmi dilantik sebagai presiden sementara pada 5 Januari 2026 setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Majelis Nasional Venezuela.
Langkah Amerika Serikat memicu reaksi keras dari sejumlah negara. Rusia dan China menyatakan solidaritas kepada rakyat Venezuela dan mendesak pembebasan Maduro beserta istrinya. Korea Utara juga mengkritik tindakan Washington yang dinilai melanggar hukum internasional.
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, turut menyoroti operasi militer AS di Venezuela yang menurutnya bertentangan dengan prinsip hukum internasional terkait kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti/ANTARA
