BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan secara tegas menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan solusi yang komprehensif dan tidak melakukan praktik tebang pilih dalam menangani kasus yang berkaitan dengan masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Pernyataan ini disampaikanya sebagai bentuk penegasan akan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam memberikan perlindungan serta bantuan kepada seluruh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya setiap individu yang telah menyelesaikan proses hukum berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait adanya indikasi perlakuan tidak merata terhadap kelompok masyarakat tersebut, di mana sebagian mendapatkan akses bantuan sedangkan yang lain dibiarkan tanpa dukungan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah konkret dengan menyusun kebijakan yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berhak, tanpa memandang latar belakang atau hubungan pribadi.
Solusi yang diharapkan oleh Hatir tidak hanya sebatas pada bantuan materi atau pemberian pekerjaan sementara, tetapi juga mencakup program pembinaan berkelanjutan seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, hingga pendirian kelompok kerja yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat tersebut.
"Khususnya dalam sektor pertanian, seperti yang pernah diusulkan sebelumnya, di mana Kota Palangka Raya memiliki potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat," bebernya, Kamis, 15 Januari 2026.
Hatir juga mengingatkan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, seperti dinas sosial, dinas pertanian, dinas tenaga kerja, serta lembaga swadaya masyarakat, untuk menyusun dan melaksanakan program bantuan yang terintegrasi.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan," harapnya.
Pihaknya berkomitmen mengawal dan mendorong pemerintah eksekutif agar segera mengambil tindakan nyata dalam memberikan solusi yang adil dan komprehensif. (MARINI/R)
