BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi membantah renovasi rumah jabatan bupati yang menelan anggaran Rp15 miliar itu untuk kenyamanan pribadi semata, namun untuk kepentingan pemerintah daerah.
”Renovasi rumah jabatan ini bukan untuk kepentingan saya pribadi. Anggaran yang besar ini untuk merenovasi bagian depan rujab, tempat itu digunakan untuk kepentingan menerima tamu. Kalau ada menteri, gubernur dan pejabat penting lainnya termasuk masyarakat,” kata Supian Hadi, Kamis (8/12/2016).
Upaya rehab rumah jabatan dia tidak pernah mengatakan bahwa itu sebagai prioritas. Tetapi lebih kepada memberikan kenyamanan kepada para tamu penting pemerintah daerah. Apalagi rumah jabatan merupakan simbol bagi daerah.
Selama ini rumah jabatan kondisinya sudah memprihatinkan. Atap bocor, serta dinding sudah terkelupas. Sejak 2012 tidak pernah dilakukan rehab. Meski direhab, anggarannya terbatas kisaran Rp200 juta, bahkan Rp175 juta sekali dianggarkan untuk rehabnya.
“Rumah tempat bupati di belakang itu kita besar-besarkan saja Rp4 miliar atau Rp5 miliar sekaligus dibagi enam tahun cuma berapa. Sangat sedikit pertahun. Yang lagi dibahas ini adalah yang di depan simbolnya daerah. Kalau ada menteri datang, pejabat penting datang kita tidak bisa mereka di rujab karena pada saat hujan pasti bocor, mau di VIP, kamar-kamarnya, dari 2012 kita tahan,” katanya.
Supian tidak anti dengan kritikan pedas dari berbagai kalangan belakangan ini. Apalagfi kritikan dari pengamat. Dia pun mempersilakan para pihak yang mengkritik untuk cek langsung kondisi rujab dari dalam. Baik saat hujan maupun tidak.
Dia pun mengakui banyak kritikan serta aspirasi masyarakat yang belum terakomodir dalam pembangunan. Belum terakomodirnya aspirasi itu karena keterbatasan anggaran daerah. Dalam menggelontorkan anggaran, pemerintah daerah tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJD).
“Terutama infrastruktur jalan. Kita habiskan anggaran anggap saja Rp900 miliar, untuk program pembangunan, pengaspalan jalan sampai ke desa. Sampai lima tahun pun tidak akan selesai. Kalau kita hanya fokus ke jalan terus PAD kita lewat mana,” katanya.
Untuk menjalankan program pembangunan dan penggunaan anggaran tambahnya, pemerintah daerah tentu ada acuannya. Bukan hanya memikirkan satu factor saja, tetapi bagaimana semua sector bisa jalan. Termasuk upaya pemasukan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
“Apakah mau jalan kita aspal semua lalu kita pasang portal. Untuk menggali PAD bayar Rp5 ribu, apakah mau seperti itu kan tidak mungkin. Makanya kita imbangi, kalau kita fokus ke jalan saja bagaimana yang lain. Seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan hal lainnya,” ujarnya. (RAFIUDIN/m)
