BORNEONEWS, Hamilton – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat mengalir tanpa hambatan seiring dimulainya tahap kedua gencatan senjata di Jalur Gaza.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik pengumuman Amerika Serikat terkait transisi ke fase kedua gencatan senjata tersebut. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan gencatan senjata harus dijalankan secara penuh agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau warga sipil yang membutuhkan.
“Saya menyambut baik dimulainya fase kedua gencatan senjata yang diumumkan Amerika Serikat dan menegaskan kembali bahwa bantuan kemanusiaan harus mengalir tanpa hambatan,” kata Guterres saat menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB, Kamis, 16 Januari 2026.
Dalam kesempatan itu, Guterres juga menekankan pentingnya menjaga jalur menuju solusi dua negara. Menurutnya, solusi tersebut harus tetap terbuka dan tidak boleh diubah, sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
Sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff mengumumkan bahwa tahap kedua perjanjian gencatan senjata Gaza telah dimulai sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Tahap kedua gencatan senjata mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat transisi Palestina melalui Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, serta dimulainya proses rekonstruksi wilayah Gaza yang mengalami kerusakan parah akibat konflik selama hampir dua tahun terakhir.
Selain menyoroti situasi Gaza, Guterres juga menyerukan agar kebebasan berekspresi dan ruang sipil tetap dijaga di berbagai negara. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan represif terhadap aksi unjuk rasa di Iran.
“Kita harus membuka lebih banyak peluang bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia,” ujar Guterres.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Piagam PBB, seraya menegaskan bahwa melemahnya hukum internasional terjadi secara nyata dan disaksikan publik global.
Menurut Guterres, berbagai pelanggaran seperti penggunaan kekerasan ilegal, serangan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, hingga penindasan terhadap kritik, terus terjadi di berbagai belahan dunia.
Kepala PBB itu turut menyoroti ketimpangan ekonomi global. Ia menyebut satu persen penduduk terkaya dunia saat ini menguasai sekitar 43 persen aset keuangan global, sebuah kondisi yang dinilainya tidak dapat dibenarkan secara moral.
Menutup pidatonya, Guterres menekankan bahwa upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan memperkuat persatuan di tengah perpecahan global harus menjadi prioritas utama pada 2026.
“Di banyak negara, kita melihat ancaman runtuhnya tatanan sosial akibat rasisme, xenofobia nasionalis, dan fanatisme agama yang terus menggerogoti kepercayaan masyarakat,” katanya.
Sumber: Anadolu/ANTARA
