BORNEONEWS, Palangka Raya – Penurunan anggaran perpustakaan akibat kebijakan efisiensi tidak boleh menghentikan upaya peningkatan minat baca masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Palangka Raya Mukarramah menyikapi berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang diterima Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Kota Palangka Raya pada tahun 2026.
Berdasarkan data Dispursip, alokasi DAK Nonfisik tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp400 juta, dari sebelumnya Rp750 juta pada tahun 2025, atau mengalami penurunan lebih dari 46 persen. Anggaran tersebut selama ini menjadi penopang utama berbagai program pengembangan layanan perpustakaan dan literasi masyarakat.
Mukarramah menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program peningkatan literasi, mengingat perpustakaan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Anggaran yang terbatas memang menjadi tantangan, tetapi upaya meningkatkan minat baca masyarakat harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian,” ujarnya, Sabtu, 17 Januari 2026.
Ia menjelaskan, DAK Nonfisik selama ini digunakan untuk mendukung pengadaan buku, pengembangan fasilitas perpustakaan di kecamatan, pelaksanaan kegiatan literasi, hingga peningkatan kapasitas pustakawan. Menurutnya, program-program tersebut tetap perlu dilaksanakan meskipun dengan skala yang disesuaikan.
Mukarramah juga mendorong Dispursip Kota Palangka Raya untuk melakukan inovasi dan memperluas kerja sama lintas sektor guna mengatasi keterbatasan anggaran.
“Kerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas literasi, dan pihak swasta bisa menjadi solusi untuk mendukung pengadaan buku, fasilitas, maupun kegiatan literasi,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai pemanfaatan teknologi digital, seperti pengembangan perpustakaan daring, perlu dioptimalkan agar layanan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dengan biaya yang lebih efisien.
Mukarramah berharap, dengan kreativitas dan kolaborasi, penurunan anggaran tidak akan menghambat upaya membangun budaya literasi di Palangka Raya.
“Perpustakaan adalah jendela pengetahuan masyarakat. Layanannya harus tetap dijaga dan dikembangkan meski di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (MARINI/j)
