BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Iran mengecam keras pernyataan negara-negara G7 yang menyatakan kesiapan menjatuhkan sanksi baru terkait gelombang aksi protes di negara tersebut. Teheran menilai sikap G7 sebagai bentuk campur tangan langsung dalam urusan dalam negeri Iran.
Kecaman itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Iran melalui pernyataan resmi yang diunggah di Telegram dan dikutip media Rusia, RIA Novosti, Sabtu, 17 Januari 2026.
“Kementerian Luar Negeri Iran mengecam pernyataan negara-negara G7 yang merupakan bentuk intervensi langsung terhadap urusan internal Republik Islam Iran,” demikian pernyataan Kemlu Iran.
Iran menilai sikap G7, yang dipimpin Amerika Serikat, sebagai bukti nyata kemunafikan dalam isu hak asasi manusia. Menurut Teheran, negara-negara tersebut kerap mengklaim menjunjung HAM, namun justru menggunakan standar ganda dalam menyikapi situasi di negara lain.
Sebelumnya, kelompok G7 menyatakan keprihatinan atas kondisi di Iran dan mengancam akan memberlakukan pembatasan tambahan apabila pemerintah Iran tidak menanggapi aksi protes yang terjadi. G7 juga menyerukan agar Teheran menahan diri dalam menghadapi demonstrasi.
Gelombang protes di Iran mulai meluas sejak akhir Desember 2025, dipicu kekhawatiran publik terhadap meningkatnya inflasi akibat melemahnya nilai tukar mata uang rial. Situasi kemudian memburuk sejak 8 Januari 2026, setelah seruan aksi disampaikan Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada 1979.
Pada hari yang sama, pemerintah Iran dilaporkan memblokir akses internet nasional. Di sejumlah kota, aksi protes berubah menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, disertai laporan korban dari kedua belah pihak.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan akan mendukung serangan baru terhadap Iran jika negara itu melanjutkan pengembangan program rudal dan nuklir. Trump juga mengancam akan melancarkan serangan besar jika demonstran tewas, serta menyatakan dukungan terhadap rakyat Iran bila diperlukan.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti/ANTARA
