BORNEONEWS, New York – Pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak percepatan rekonstruksi dan pemulihan awal di Jalur Gaza, menyusul kondisi kemanusiaan yang dinilai sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan meski gencatan senjata telah diberlakukan, Kamis, 15 Januari 2026.
Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, mengatakan tingkat kehancuran di Gaza jauh melampaui perkiraan awal. Pernyataan tersebut disampaikannya usai meninjau langsung kondisi di wilayah tersebut.
“Saya tidak pernah membayangkan apa yang saya lihat. Kehancurannya nyaris total, hampir tidak ada bangunan yang masih berdiri,” ujar da Silva kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa proses pemulihan tidak bisa ditunda. Menurutnya, warga Palestina di Gaza saat ini hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi akibat rusaknya permukiman, rumah sakit, sekolah, serta berbagai infrastruktur vital lainnya.
Da Silva menyebut ratusan ribu warga terpaksa mengungsi dan bertahan dalam situasi darurat, sementara kebutuhan dasar sulit terpenuhi. Ia menilai gencatan senjata tahap kedua merupakan momentum penting yang harus dimanfaatkan untuk memulai proses pemulihan.
“Ini adalah kesempatan bersejarah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama,” katanya.
Berdasarkan penilaian bersama Bank Dunia, PBB, dan Komisi Eropa, kebutuhan dana untuk rekonstruksi Gaza diperkirakan mencapai 52 miliar dolar AS atau sekitar Rp879 triliun. Meski demikian, da Silva menekankan bahwa pemulihan awal dapat segera dilakukan dengan pendanaan yang jauh lebih kecil.
“Kita tidak perlu menunggu proyek rekonstruksi besar bernilai miliaran dolar untuk memulai pemulihan awal yang hanya membutuhkan jutaan dolar,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa konflik telah meninggalkan sekitar 60 juta ton puing di seluruh Jalur Gaza. Puing-puing tersebut tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga menyimpan risiko serius karena mengandung amunisi yang belum meledak, limbah berbahaya, serta sisa-sisa jasad manusia.
“Gaza saat ini dipenuhi reruntuhan yang sangat berbahaya bagi warga sipil dan proses pemulihan,” kata da Silva.
Selain pembersihan puing dan ranjau, kebutuhan mendesak lainnya mencakup pasokan bahan bakar, mengingat sebagian besar fasilitas di Gaza bergantung pada generator. Prioritas lain meliputi pemulihan jaringan air bersih, pelonggaran akses bantuan kemanusiaan, serta masuknya peralatan dan suku cadang penting.
Organisasi kemanusiaan menilai pembatasan yang diberlakukan Israel masih menghambat masuknya bantuan dan peralatan vital, sehingga memperparah krisis kemanusiaan yang dialami warga Gaza.
Sebelumnya, Rabu, 14 Januari 2026, Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya gencatan senjata tahap kedua. Gencatan senjata tersebut disebut bertujuan membuka jalan bagi rekonstruksi Gaza serta upaya demiliterisasi kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Sumber: WAFA/ANTARA
