BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya dari Komisi III, Debora Holdae Veronika Lesa, mengingatkan bahwa kemiskinan multidimensi menjadi tantangan utama yang harus dihadapi daerah pada tahun 2026.
Menurutnya, permasalahan ini tidak dapat diatasi dengan pendekatan parsial, melainkan membutuhkan transformasi pembangunan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor terkait.
“Kita tidak bisa lagi melihat kemiskinan hanya dari sisi ekonomi semata. Kemiskinan multidimensi sebagai tantangan utama 2026 yang perlu transformasi pembangunan menyeluruh,” tegas Debora, Minggu, 18 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa kemiskinan multidimensi mencakup berbagai aspek, antara lain akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta kesempatan kerja yang layak.
Debora mengusulkan beberapa langkah strategis untuk menangani kemiskinan multidimensi, antara lain penyusunan peta kemiskinan yang rinci per kelurahan, penyelarasan program dari berbagai dinas terkait, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis keluarga, di mana setiap rumah tangga yang tergolong miskin mendapatkan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya.
Untuk mendukung transformasi pembangunan menyeluruh, Debora mengajak pemerintah kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta pelaku usaha untuk bekerja sama secara sinergis.
"Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pengembangan program pelatihan kerja yang terhubung dengan kebutuhan pasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan komoditas unggulan daerah," harapnya.
Debora berharap, dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, tahun 2026 dapat menjadi tonggak awal perubahan nyata dalam penanggulangan kemiskinan multidimensi di Palangka Raya.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil harus fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya sekadar mencapai target angka kemiskinan.
“Kita harus memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (MARINI/H)
