BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mewaspadai potensi meningkatnya inflasi dan lonjakan harga barang serta jasa menjelang Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan permintaan masyarakat pada momentum hari besar keagamaan dinilai dapat memberi tekanan pada stabilitas harga jika tidak diantisipasi sejak dini.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Menurut Achmad Zaini, menjelang Idul Fitri permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan cenderung meningkat signifikan. Kenaikan tersebut tidak hanya terjadi pada barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng, tetapi juga pada sektor jasa, khususnya transportasi udara.
“Menjelang hari raya, masyarakat mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan permintaan ini berpotensi mendorong kenaikan harga,” ujarnya, Senin, 19 Januari 2026.
Rakor Pengendalian Inflasi tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang esensial. Beberapa upaya yang menjadi perhatian antara lain penguatan distribusi bahan pokok, pemantauan harga di lapangan, serta peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha agar harga tetap terkendali.
Selain itu, potensi kenaikan harga tiket pesawat juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Achmad Zaini menegaskan bahwa pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan penyedia jasa transportasi udara untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, khususnya pada masa arus mudik Lebaran.
“Tujuannya agar masyarakat tetap memiliki akses transportasi yang terjangkau untuk pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemko Palangka Raya berkomitmen menindaklanjuti hasil rakor dengan langkah-langkah konkret di tingkat daerah. Upaya tersebut meliputi pemantauan rutin harga barang dan jasa, penyampaian informasi harga kepada masyarakat, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengantisipasi kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar.
“Kami akan memastikan kebijakan pengendalian inflasi benar-benar berjalan di daerah demi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Achmad Zaini. (MARINI/j)
