BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Nasional di daerah. Lahan tersebut berada di Gang Rerindi II, Jalan Ahmad Yani Km 9, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan.
Sekretaris Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kobar, Sanitro, mengatakan bahwa pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional tersebut dengan menyiapkan lokasi yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
“Kami sudah menyiapkan lokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan. Lokasi ini nantinya akan ditinjau oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Sanitro, Selasa, 20 Januari 2026.
Ia menjelaskan, sebelumnya lokasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kobar sempat diusulkan berada di Desa Raja Seberang dengan luas lahan sekitar 21 hektare. Namun, lokasi tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria yang diminta.
“Lokasi awal tidak sesuai karena terlalu dekat dengan tepi sungai dan berpotensi terdampak banjir,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sanitro menyampaikan bahwa calon peserta didik Sekolah Rakyat akan melalui proses seleksi yang melibatkan berbagai pihak, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
“Tim seleksi akan turun langsung ke desa-desa untuk mendata anak-anak yang masuk dalam desil satu, serta memastikan adanya persetujuan dari orang tua untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Tidak hanya anak-anak yang mendapatkan pendidikan dan keterampilan, Sanitro menambahkan bahwa orang tua peserta didik juga akan menerima program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan usaha, toko kecil, dan kegiatan produktif lainnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Anak-anak memperoleh pendidikan dan keterampilan, sementara orang tua memiliki sumber penghasilan yang mandiri.
“Jika orang tua sudah mampu bekerja dan memiliki penghasilan, maka mereka tidak lagi bergantung pada bantuan seperti BPNT dan PKH. Namun, bagi yang masih dalam tahap persiapan, tetap akan diberikan jaminan seperti BPJS,” katanya.
Sanitro berharap kehadiran Program Sekolah Rakyat Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Bumi Marunting Batu Aji. (NURITA/j)
