PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Sri Lestari, menegaskan harapannya agar seluruh usulan prioritas yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pangkalan Banteng, dapat terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi pada Selasa, 20 Januari 2025.

Sri Lestari menjelaskan, proses Musrenbang di tingkat kecamatan menjadi tahapan penting, untuk memastikan setiap usulan yang diajukan benar-benar telah diverifikasi dan disepakati, sebagai skala prioritas di masing-masing desa.

“Harapan kami, semua usulan yang terakomodir merupakan usulan-usulan yang sudah terverifikasi, menjadi skala prioritas di wilayah desa di Kecamatan Pangkalan Banteng,” ujarnya.

Ia menekankan, fokus utama dalam perencanaan pembangunan harus tetap mengarah pada peningkatan fasilitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur layanan dasar.

Menurutnya, pembangunan jalan dan sarana pendukung lainnya, menjadi faktor kunci dalam memperlancar akses masyarakat terhadap layanan penting.

Lebih lanjut, Sri Lestari mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah titik jalan penghubung antar desa yang menjadi akses utama, menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu mendapat perhatian serius agar peningkatan pembangunan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Ada beberapa titik jalan penghubung antara desa, yang menjadi akses utama menuju sarana pendidikan dan kesehatan, yang perlu kita fokuskan peningkatan pembangunannya,” katanya.

Ia menilai, melalui mekanisme Musrenbang, pemerintah daerah dapat menyusun rencana kerja yang lebih terarah, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Proses ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Sri Lestari berharap hasil Musrenbang Pangkalan Banteng dapat menjadi dasar kuat dalam penyusunan program dan penganggaran daerah ke depan, sehingga prioritas yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (DANANG/j)