BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menetapkan delapan prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) 2027. Kebijakan ini menjadi pedoman perencanaan pembangunan yang terintegrasi hingga kabupaten dan kota.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan delapan prioritas tersebut disusun mengacu pada tema pembangunan RPJMD Kalimantan Tengah 2025–2029, yakni peningkatan skala aktivitas ekonomi daerah serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Delapan prioritas ini menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah agar berjalan selaras dan berkesinambungan,” kata Leonard di Palangka Raya, Selasa 20 Januari 2026.
Ia menjelaskan, prioritas pembangunan mencakup pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, serta revitalisasi jalur lintas kota. Selain itu, Pemprov Kalteng juga mendorong inisiatif pengembangan wilayah khusus melalui konsep Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Prioritas lainnya diarahkan pada pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya untuk memperkuat identitas Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang Belom Bahadat atau bertata krama. Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, penguatan harmoni sosial, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui perluasan akses pelayanan bagi masyarakat.
Leonard menegaskan, penetapan delapan prioritas tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan Ranwal RKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota tahun 2027. Selain itu, prioritas ini juga menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja serta penganggaran tahunan melalui APBD.
Untuk memastikan proses perencanaan berjalan sistematis dan terarah, Pemprov Kalteng telah menyusun 80 kamus usulan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam menelaah pokok-pokok pikiran DPRD, aspirasi masyarakat, serta usulan dari pemerintah kabupaten dan kota.
“Dengan adanya kamus usulan, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Delapan prioritas pembangunan tersebut disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Ranwal RKPD 2027 yang diselenggarakan oleh Bapperida Kalteng di Palangka Raya.
Leonard juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
“Kami berharap perencanaan yang dihasilkan relevan, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
