JAKARTA –

BORNEONEWS, Pulang Pisau – Program Bakti Komdigi membantu perluasan layanan internet di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 70 titik di sejumlah kecamatan telah menerima dukungan akses internet untuk menunjang pelayanan publik dan pendidikan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Pulang Pisau, Hidayat Briyantara, mengatakan bantuan tersebut diusulkan pemerintah daerah melalui aplikasi resmi Bakti dan diperuntukkan bagi sekolah, desa, serta fasilitas umum.

“Pengusulan dilakukan melalui aplikasi Bakti dan menyasar fasilitas pelayanan dasar, seperti sekolah dan desa,” ujar Hidayat di Pulang Pisau, Kamis, 22 Januari 2026.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat wilayah yang menghadapi kendala konektivitas. Pada 2025, sedikitnya enam desa di Pulang Pisau masih mengalami kesulitan akses internet dan kemudian memperoleh bantuan perangkat Starlink dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Hidayat, persoalan blank spot jaringan masih ditemukan di sejumlah wilayah dan menjadi perhatian yang terus diusulkan kepada pemerintah pusat setiap tahun. Pendataan wilayah tanpa sinyal harus dilakukan secara akurat agar program bantuan tepat sasaran.

“Setiap tahun pemerintah pusat meminta data terbaru wilayah blank spot. Karena itu, pendataan harus benar-benar valid,” jelasnya.

Memasuki 2026, Pemkab Pulang Pisau kembali membuka peluang pengusulan bantuan internet melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), khususnya bagi desa-desa dan fasilitas sekolah yang belum terlayani jaringan internet.

Pengajuan dapat difasilitasi oleh Diskominfostandi maupun dilakukan langsung melalui Bakti Komdigi. Namun demikian, pihaknya belum dapat memastikan apakah bantuan perangkat Starlink kembali diberikan seperti tahun sebelumnya.

Hidayat menambahkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus dilakukan terkait mekanisme dan pola kerja sama penanganan blank spot ke depan. Pada 2026, Diskominfostandi juga merencanakan peninjauan lapangan untuk memetakan secara langsung titik-titik wilayah yang masih membutuhkan akses internet.

“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan wilayah yang benar-benar memerlukan dukungan jaringan internet,” pungkasnya.