BORNEONEWS, Palangka Raya – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palangka Raya mengkritik wacana Pilkada melalui DPRD. Menurut mereka, langkah tersebut berpotensi melemahkan akuntabilitas kekuasaan kepala daerah.
PMII berpandangan bahwa perubahan mekanisme tersebut akan menggeser orientasi pertanggungjawaban kepala daerah dari rakyat kepada elite partai dan fraksi di parlemen daerah.
Wakil Ketua II Bidang Hubungan Eksternal PC PMII Kota Palangka Raya, Husein Fakhrezi, menilai kondisi tersebut akan mempersempit kontrol publik terhadap kekuasaan.
“Perubahan ini akan melemahkan kontrol publik dan mempersempit ruang koreksi masyarakat terhadap kekuasaan. Demokrasi menjadi elitis, tertutup, dan rawan kompromi kepentingan,” ujar Husein di Palangka Raya, seperti dikutip Borneonews pada Kamis, 22 Januari 2026.
Secara sosiologis, PMII menilai penghapusan Pilkada langsung berpotensi menurunkan partisipasi politik warga dan memperlebar jarak antara negara dan masyarakat.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dikhawatirkan melahirkan apatisme politik dan krisis legitimasi pemerintahan daerah.
PMII mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk secara terbuka menyatakan sikap menolak Pilkada melalui DPRD dan berpihak pada demokrasi yang berdaulat. (HERMAWAN DP/y)
