BORNEONEWS, Banjarmasin - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (DJP Kalselteng) mencatat kinerja positif penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 102,40 persen dari yang ditargetkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, sehingga menopang capaian penerimaan pajak di wilayah Kalselteng sepanjang Januari–Desember 2025.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar mengatakan realisasi penerimaan pajak Kalimantan Tengah hingga akhir 2025 mencapai Rp8,33 triliun atau melampaui target Rp8,13 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 11,51 persen secara tahunan.
“Kinerja Kalimantan Tengah menunjukkan capaian yang sangat baik karena realisasi penerimaan pajaknya tidak hanya mencapai target, tetapi juga tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Syamsinar dalam kegiatan publikasi kinerja fiskal Kalselteng Tahun Anggaran 2025 di Banjarmasin, Kalsel, Kamis.
Ia menjelaskan, secara agregat penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Kalselteng yang meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mencapai Rp21,68 triliun atau 75,32 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp28,78 triliun.
Menurut Syamsinar, capaian Kalimantan Tengah memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja Kanwil DJP Kalselteng secara keseluruhan, di tengah masih adanya tekanan pada penerimaan pajak di Kalimantan Selatan.
“Walaupun Kalimantan Selatan masih menghadapi tantangan, kinerja positif Kalimantan Tengah mampu menopang penerimaan Kanwil DJP Kalselteng secara total,” katanya.
Berdasarkan data Kanwil DJP Kalselteng, realisasi penerimaan pajak Kalimantan Selatan hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp13,35 triliun atau 64,66 persen dari target Rp20,65 triliun, dengan pertumbuhan yang masih terkontraksi.
Sementara itu, secara nasional realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp1.918 triliun atau 87,60 persen dari target APBN sebesar Rp2.189 triliun, dengan pertumbuhan minus 0,67 persen.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak melalui penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami terus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar penerimaan pajak tumbuh berkelanjutan dan mendukung pembiayaan pembangunan di daerah,” ujar Syamsinar.
ANTARA
