BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi daerah penghasil melalui optimalisasi dana perkebunan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, dengan tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, mengatakan dana perkebunan merupakan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
“Optimalisasi dana perkebunan kami arahkan untuk memperkuat hilirisasi, meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, serta memperbesar dampak ekonomi bagi kabupaten penghasil,” kata Normansyah dalam rilis pada Jumat, 23 Januari 2026.
Fokus pengelolaan dana perkebunan mencakup tiga komoditas strategis nasional, yakni kelapa sawit, kelapa, dan kakao.
Ketiga komoditas tersebut dinilai memiliki peran besar dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
“Perkebunan bukan hanya sektor produksi, tetapi juga penopang ekonomi daerah,” kata Normansyah.
Pada sektor kelapa sawit, BPDP terus mengakselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hingga akhir 2025, dana PSR yang disalurkan mencapai Rp12,87 triliun kepada lebih dari 180 ribu pekebun dengan luasan 408 ribu hektare.
“Program ini terbukti meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun sawit swadaya,” tuturnya.
Selain PSR, BPDP juga menyalurkan dana untuk program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, seperti intensifikasi, penyediaan alat pascapanen, pembangunan jalan kebun, mesin pertanian, hingga fasilitasi sertifikasi ISPO.
Menurut Normansyah, dukungan tersebut penting untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing perkebunan rakyat.
BPDP turut mendorong pengembangan kelapa dan kakao melalui program peremajaan, peningkatan mutu hasil, serta penguatan hilirisasi. Ia pun mengajak pemerintah kabupaten memperkuat sinergi dalam pengusulan dan pengawasan dana.
“Keberhasilan program sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah,” tegasnya.(TESTI PRISCILLA)
