BORNEONEWS, Palangka Raya - Politisi Partai Persatuan Pembangunan Syamsul Hadi juga tak kalah dalam menilai adanya misi terselubung di kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Ia pun tegas berharap agar Ketua DPRD Kalimantan Tengah jernih melihat persoalan, jangan sampai rakyat marah lalu bergerak menerjemahkan persoalan di gedung dewan.
Menurut dia, perlu wakil rakyat memikirkan adalah bagaimana imbas anggaran rakyat yang tidak selesai dibahas. Antara lain bagaimana nasib pendidikan dan kesehatan di Kalteng, bagaimana nasib guru-guru kontrak yang didanai dari APBD ketika ternyata anggaran itu belum disahkan. Karena itu ia ingin agar masalah ini jadi keprihatinan bersama.
“Diduga ada agenda politik tersendiri dan misi terselubung dengan tidak segeranya pembahasan APBD. Kalau begini terus, jangan sampai libatkan masyarakat, karena semua punya pendukung. Kalau semua pakai kacamata hitam. Lalu kalau tabrakan, siapa yang tanggung jawab?” kata Syamsul kepada Borneonews, baru-baru ini.
“Saya kira pernyataan gubernur saat pertemuan Rabu malam untuk memberi penjalan kepada DPRD itu sudah sangat dalam. Beliau berkata, gubernur dipilih oleh rakyat, anggota DPRD juga dipilih rakyat. Mari saling menghargai. Itu maknanya sudah sangat dalam. Terlalu kalau sampai tidak bisa dimengerti,” lanjut dia.
Ia juga mengungatkan, tidak hanya persoalan anggaran rakyat saja yang terkena imbas, tetapi juga pemerintah daerah se-Kalteng ketika APBD Kalteng tidak disahkan. Sebab, kata Syamsul, gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, ada dana-dana transfer yang melalui provinsi.
“Bagaimana nasib dana-dana transfer pusat yang melalui APBD Provinsi ke APBD kabupaten/kota nantinya,” ujar Ketua Komisi C ini mengingatkan.
Perhatian Syamsul juga mengarah kepada seringkalinya terjadi ‘ujaran menyepelekan’ yang dilakukan pucuk pimpinan dewan. Seakan membahas sesuatu bakal dapat dilakukan dengan sekejap, seperti yang biasa dilakukan selama ini. Padahal, menurut dia, pembahasan anggaran rakyat dengan tiga raperda Raperda sekaligus yaitu Raperda APBD 2017, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan RPJMD 2016-2021 sangatlah tidak mudah dan menyita waktu.
“Tiga pembahasan ini berat, sementara waktu tersisa sedikit. Kita selalu disuguhi kata-kata: 'Gampang, satu-dua hari selesai saja'. Nah, ini kalau ikhlas nggak apa-apa, tapi kalau tujuannya lain gimana” ujarnya menyidir Ketua DPRD Kalteng.
Sebelumnya politisi PKB Asera juga mengingatkan hal serupa. Bahwa DPRD Kalteng bukan milik kelompok apalagi perseorangan yang seakan-akan berkuasa. Padahal penentu kebijakan adalah di tangan fraksi yang merupakan perpanjangan partai.
Ia mengingatkan agar pimpinan dewan memerhatikan kepentingan masyarakat lebih luas. Dewasa ini, tandas Asera, masyarakat Kalteng sudah pintar dan cerdas dalam melihat atau membaca situasi. Mereka sudah pandai menilai apa yang dipertontonkan ke publik saat ini. Karena itu ia mengingatkan agar persoalan pemerintahan tidak semakin bertele-tele yang membuat masyarakat marah.
“Ingat, rakyat itu tidak bodoh, masyarakat sudah mencium. Saya tidak ingin terjadi, gara-gara kelompok tertentu di DPRD ini yang ingin jatuhkan gubernur, malah terjadi yang tidak kita inginkan. Jangan sampai rakyat nanti datang, ke kantor DPRD ramai-ramai, lalu membuat hal-hal tidak diinginkan. Ini yang kita tidak mau. Apalagi pendukung gubernur saat ini sudah panas. Apabila ada yang mengipas, bahaya,” Asera mewanti. (ROZIKIN/m)
