PULANG PISAU –

BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kecamatan Maliku menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Maliku Tahun 2026 yang dilaksanakan di GOR Desa Maliku Baru, Senin, 26 Januari 2026.

Camat Maliku, Efri Gusyl Pani menyampaikan Musrenbang ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya sebagai dasar penyusunan anggaran 2027.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari 15 desa di Kecamatan Maliku dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang akan dituangkan dalam RKPD 2027.

“Melalui Musrenbang ini, kami berharap dapat menghimpun aspirasi masyarakat secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kecamatan Maliku,” ujarnya.

Ia menjelaskan usulan yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan merupakan hasil dari Musrenbang desa yang telah dilaksanakan pada 1 hingga 10 Desember 2025.

Dari hasil tersebut tercatat ada 1.364 usulan, baik prioritas pertama maupun kedua, yang mencakup bidang infrastruktur, ekonomi, serta sosial budaya.

Pani menekankan agar seluruh peserta Musrenbang dapat mencermati dan menyepakati usulan prioritas dengan mempertimbangkan skala kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat, kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah, sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta kemampuan dan ketersediaan anggaran.

Menurutnya pembangunan ke depan menuntut fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat, penguatan sektor pertanian dan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami menyadari tidak semua usulan dapat diakomodir dalam satu tahun anggaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dan terus bersinergi dalam mendukung pembangunan,” tambahnya.

Ia berharap Musrenbang Kecamatan Maliku tahun ini dapat berjalan lancar, menghasilkan kesepakatan usulan yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk 2027. (RETHA)