BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan kajian lingkungan hidup secara cepat sebagai bagian dari penyiapan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di daerah terdampak banjir Sumatera.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin 26 Januari 2026, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan kajian lingkungan hidup secara cepat (Rapid Environmental Assessment/REA) yang diharapkan dapat menjadi rujukan dasar dalam pembangunan baik huntara maupun huntap.
"Kami mencoba memadukan dua tema utama peta, yaitu terkait keselamatan berupa peta bahaya banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan sesar aktif. Kami padukan dengan peta lingkungan hidup meliputi pengaturan mutu air, penyedia air, dan seterusnya, sehingga kami merekomendasikan areal tertentu sebagai areal dengan zona merah dan zona hijau untuk tiga provinsi," katanya.
"Ini untuk memberikan gambaran jelas pada lokasi mana huntap itu bisa dibangun yang bersisian dengan kelestarian lingkungan," tambahnya.
Dari kajian KLH/BPLH tersebut menemukan di Provinsi Aceh lahan seluas 3,19 juta hektare atau 56,22 persen dari total luasan masuk dalam zona merah atau membutuhkan pendampingan ahli struktur dan kebencanaan untuk pembangunan huntara dan huntap.
Sementara 2,4 juta hektare masuk zona hijau yaitu lokasi yang aman dan berkelanjutan untuk pembangunan.
Di Sumatera Utara, zona merah meliputi kawasan seluas 2,35 juta hektare dan zona hijau 4,89 juta hektare atau 67,54 persen dari total luas.
Sementara itu di wilayah Sumatera Barat, zona merah mencakup kawasan seluas 1,95 juta hektare dan zona hijau 2,26 juta hektare atau 53,64 persen.
Penyusunan REA, lanjutnya, dilakukan lewat kolaborasi KLH dengan para ahli di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta akademisi.
"Jadi kita bisa mengetahui secara pasti lokasi yang memang memiliki kesesuaian. Untuk menjauhi potensi bencana," tutur Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
ANTARA
