BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Kadir mendorong perbaikan Jalan poros Cempaka Mulia yang kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar segera direalisasikan.
“Jalan poros Cempaka Mulia ini sangat vital. Selama ini anggarannya sering disilangkan, akhirnya yang terealisasi hanya sekitar 400 meter, padahal dananya puluhan miliar dan itu khusus untuk jalan,” kata Abdul Kadir, Selasa, 27 Januari 2026.
Hal itu ia sampaikan setelah Musrenbang di Kecamatan Seranau. Dalam agenda tersebut, sektor infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, menjadi prioritas utama pembahasan termasuk Jalan Cempaka Mulia yang kini telah beralih kewenangan.
Ia mengatakan, DPRD Kotim bersama pemerintah daerah telah sepakat untuk mendorong pemerintah provinsi agar tidak melakukan pemangkasan anggaran, khususnya alokasi yang bersumber dari pemerintah pusat. Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir anggaran untuk jalan tersebut kerap mengalami penyesuaian sehingga realisasi di lapangan sangat minim.
Ia menilai, alasan efisiensi anggaran tidak seharusnya mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Jalan tersebut merupakan akses perekonomian warga sekaligus penghubung antar desa dan kecamatan, sehingga keberadaannya sangat strategis bagi mobilitas dan pertumbuhan wilayah.
Abdul Kadir menambahkan, Pemkab Kotim bersama DPRD akan membawa usulan tersebut ke Musrenbang tingkat provinsi. Selain itu, komunikasi juga akan dilakukan dengan Komisi IV DPRD Kotim agar hak daerah terkait pembangunan infrastruktur dapat diperjuangkan secara maksimal.
“Kondisi sekarang DBH sawit kita juga menurun, hanya sekitar Rp9 miliar, padahal sebagian besar pembangunan infrastruktur bersumber dari DBH sawit. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Selain mendorong anggaran dari provinsi, DPRD Kotim juga sepakat untuk mengarahkan dana aspirasi secara gotong royong guna menangani jalan di Kecamatan Seranau sepanjang kurang lebih 600 meter.
Tak hanya jalan, Abdul Kadir menyebutkan, pembangunan jembatan juga akan diusulkan bersamaan. Di sepanjang ruas jalan poros tersebut terdapat sekitar 25 jembatan dan box culvert, yang saat ini baru tertangani hingga wilayah Mentaya Seberang dan belum menjangkau Desa Ganepo serta desa-desa lainnya.
Sementara di sektor pendidikan, Musrenbang Kecamatan Seranau juga menghasilkan sejumlah usulan, di antaranya rehabilitasi infrastruktur SMP Negeri Satu Atap di Desa Batuah serta pembangunan dan peningkatan fasilitas PAUD di Desa Ganepo.
“Namun yang paling mendesak dan menjadi kesepakatan utama adalah jalan poros. Ini kebutuhan dasar masyarakat Seranau yang harus segera diwujudkan,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
