BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap mempertahankan program jaminan kesehatan bagi masyarakat di tengah efisiensi anggaran yang berlanjut hingga 2026.
"Pak Bupati ingin pelayanan mulai di tingkat desa sampai rujukan ke rumah sakit, tetap berjalan baik. Terbukti pemkab tetap mengakomodir orang yang masuk rumah sakit atau puskesmas tanpa ada biaya. Semua dibebaskan," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kotim Ali di Sampit, Selasa, 27 Januari 2026.
Ali menyebutkan, tahun ini Dinas Kesehatan tidak luput dari efisiensi anggaran. Sekitar Rp76 miliar anggaran dinas ini dikurangi untuk penyesuaian.
Meski ikut terkena efisiensi anggaran, namun Dinas Kesehatan berupaya tetap mempertahankan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan seperti biasa, tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Ditegaskan, tahun ini Kotawaringin Timur masih mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. Artinya, masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan bisa langsung aktif ketika didaftarkan ke BPJS Kesehatan.
Berkurangnya anggaran tidak lantas membuat pemerintah daerah mengurangi kualitas layanan kesehatan. Seharusnya Rp55 miliar satu tahun, tetapi tahun ini hanya Rp36 miliar. Kemampuannya seharusnya cuma sembilan bulan, tetapi bupati tetap mempertahankan kerja sama sampai Desember.
"Artinya dalam satu tahun ini masyarakat yang ke rumah sakit tapi tidak punya BPJS Kesehatan, bisa langsung ditanggung asalkan lewat kami di Dinas Kesehatan, kemudian kami daftarkan ke BPJS Kesehatan," katanya.
Ditambahkan Ali, pengurangan anggaran di Dinas Kesehatan lebih pada pengurangan sarana prasarana. Jika sebelumnya Dinas Kesehatan mendapat banyak bantuan dari pusat untuk program fisik, tahun ini memang tidak ada sama sekali.
