BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya, K Hindro Kusumo, mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta pemerintah kabupaten dan kota terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting sehingga predikat Universal Health Coverage atau UHC Tahun 2026 dapat diraih.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota terhadap Program JKN sehingga predikat Universal Health Coverage 2026 dapat diraih,” ujar Hindro kepada Borneonews pada Rabu, 28 Januari 2026.
Ia menegaskan, sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Hindro juga mendorong daerah yang belum mencapai UHC agar terus meningkatkan kinerjanya.
“Kami mendorong kabupaten/kota yang belum UHC untuk meningkatkan cakupan peserta hingga 100 persen serta keaktifan peserta di atas 80 persen di wilayah masing-masing,” katanya.
Sebagai informasi, sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan pada ajang UHC Awards Tahun 2026 yang digelar BPJS Kesehatan pada Selasa, 27 Januari 2026.
Salah satunya ialah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang meraih penghargaan kategori Utama UHC 2026 atas capaian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang hampir menyeluruh.
Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala daerah atas komitmen dan perannya dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Menurutnya, Program JKN telah menjadi instrumen negara untuk memastikan perlindungan kesehatan yang adil dan merata.
Ghufron mengungkapkan, hingga 31 Desember 2025 kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, menegaskan peran strategis kepala daerah dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. (TESTI PRISCILLA/H)
