BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) menggandeng kolaborasi strategis untuk pembangunan daerah, salah satunya di sektor perikanan.
“Saya menyambut baik kerja sama ini. GPPI sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah banyak membantu pemerintah daerah. Kita berharap sinergi dan kolaborasi ini terus ditingkatkan, bukan hanya di sektor perikanan,” kata Bupati Kotim, Halikinnor.
Itu ia ungkapkan saat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Perikanan Kotim dengan GPPI, Kamis, 29 Januari 2026.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan Kotim, Ahmad Sarwo Oboi, dengan Ketua GPPI Wilayah Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Siswanto, serta perwakilan lima perusahaan anggota GPPI.
Halikinnor menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari kesepakatan bersama yang ditandatangani pada 2023 tentang kolaborasi di bidang pembangunan, perekonomian, kesehatan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kesepakatan bersama ini tentang kerja sama di berbagai bidang tersebut di Kabupaten Kotawaringin Timur,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua GPPI Kotim Siswanto, kerja sama dengan pemerintah daerah di bidang pembangunan, perekonomian, kesehatan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi, kerja sama ini tinggal menindaklanjuti saja. Teknisnya, masing-masing dinas tinggal menindaklanjuti. Kami selalu siap. Bahkan banyak perusahaan yang sudah siap terlibat membantu," ucapnya.
Saat ini GPPI Kotim, Seruyan, dan Katingan beranggotakan total 78 perusahaan, dengan 55 di antaranya merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan potensi besar kolaborasi sektor swasta dengan pemerintah daerah demi mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Jadi kita tinggal menindaklanjuti. Bupati juga mengingatkan itu,” ungkap Siswanto.
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan berbagai perusahaan perkebunan di Kotim, sehingga pembangunan daerah dan layanan publik dapat lebih optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat. (DEVIANA/j)
