BORNEONEWS, Sampit – Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti terbatasnya penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di sejumlah kawasan perumahan. Kondisi ini dinilai berpotensi membebani masyarakat serta menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim Riskon Fabiansyah menegaskan, pembangunan perumahan tidak boleh hanya berorientasi pada hunian semata, tetapi harus disertai tanggung jawab pengembang dalam menyediakan sarana pendukung kehidupan sosial warga.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kawasan permukiman dibangun secara terencana, berkelanjutan, serta menjamin tersedianya pelayanan publik dan ruang sosial yang memadai bagi masyarakat.
"Pertumbuhan perumahan di Kotim, baik di kawasan perkotaan maupun pinggiran, harus diiringi dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang jelas, tertib, dan sesuai aturan," kata Riskon, Sabtu, 31 Januari 2026.
Ia menyebut, dalam praktik di lapangan masih banyak ditemukan perumahan yang minim fasilitas penunjang. Warga kerap kesulitan mendapatkan fasilitas dasar seperti balai RT/RW, pos keamanan lingkungan, sarana olahraga, taman, hingga ruang terbuka hijau sebagai ruang interaksi sosial.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal perencanaan, penyediaan fasos dan fasum belum menjadi perhatian serius. Akibatnya, tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi pengembang justru dialihkan kepada masyarakat," tambahnya.
Fraksi Golkar DPRD Kotim, lanjut Riskon, mendorong pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pengembang perumahan. Penegakan aturan dinilai penting agar setiap kewajiban pengembang dapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Fasos dan fasum adalah hak masyarakat. Pengembang wajib menyediakannya sejak tahap awal pembangunan agar kawasan perumahan benar-benar layak huni," ujarnya.
Ia berharap ke depan pembangunan perumahan di Kotim dapat berjalan lebih tertib, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan dan kualitas hidup warga. (DEWI PATMALASARI/H)
