BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, Mohammad Alfansyah mengatakan bahwa kurikulum pendidikan sektor kelapa sawit harus mempu memberi link dengan kebutuhan industri.
“Kami berharap kurikulum yang disusun benar-benar link dengan kebutuhan industri dan menjadi acuan bersama bagi perguruan tinggi,” kata Alfansyah saat pembukaan Workshop Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Sawit Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI di Yogyakarta baru-baru ini.
BPDP menginisiasi kegiatan tersebut sebagai upaya menyelaraskan kurikulum pendidikan tinggi sawit dengan kebutuhan riil industri perkebunan. Langkah ini diarahkan agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan lapangan kerja sekaligus berdaya saing di tengah dinamika sektor sawit.
Workshop diikuti 86 peserta dari 37 perguruan tinggi. Peserta terdiri atas akademisi, praktisi industri, perwakilan asosiasi pendidikan, serta pemangku kebijakan yang terlibat langsung dalam perumusan dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi.
Alfansyah menegaskan, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci peningkatan produktivitas sekaligus keberlanjutan industri sawit nasional. Menurutnya, pendekatan kurikulum berbasis SKKNI penting agar capaian pembelajaran lulusan terukur, aplikatif, dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Pendidikan tinggi tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada jembatan yang kuat dengan industri agar lulusan siap kerja, adaptif, dan memiliki kompetensi yang diakui,” ujarnya.
Ia menilai, sinergi kampus–industri menjadi fondasi dalam menyiapkan talenta sawit yang profesional dan beretika.
Kegiatan ini diselenggarakan BPDP bekerja sama dengan Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkebunan. Melalui forum ini, para peserta diharapkan menghasilkan rumusan kurikulum rujukan yang dapat diadopsi bersama, sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan vokasi dan akademik di sektor sawit. (TESTI PRISCILLA/j)
