BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) memiliki peran yang sangat strategis bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, proses pemeriksaan tersebut menjadi salah satu pijakan penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah serta pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) agar lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Peran strategis BPK dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, kata Arton, tidak hanya terbatas pada pengecekan angka saja.
Lebih dari itu, pemeriksaan yang komprehensif mampu mengidentifikasi titik-titik perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya daerah untuk kesejahteraan masyarakat," katanya, Senin, 2 Februari 2026.
Secara khusus, pemeriksaan di sektor lingkungan dan kehutanan dinilai sangat penting mengingat kondisi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
Tingginya ketergantungan daerah terhadap sektor ini membuat pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang baik, lestari, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemeriksaan BPK di sektor ini diharapkan dapat memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang optimal bagi daerah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Selain sektor lingkungan dan kehutanan, pemeriksaan kinerja Bank Kalteng juga menjadi fokus perhatian. Sebagai lembaga keuangan daerah yang memiliki peran penting, pengawasan terhadap kinerja Bank Kalteng diharapkan mampu memperkuat fungsi intermediasi perbankan.
Hal ini termasuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha lokal serta optimalisasi peran bank dalam mendukung program pembangunan ekonomi daerah.
Arton S Dohong menekankan bahwa dukungan terhadap upaya pemeriksaan BPK perlu terus diperkuat oleh semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengawasan yang sinergis dan efektif.
Maka dari itu diharapkan setiap langkah pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kalteng.
Kepada seluruh pihak terkait, Arton mengajak untuk menerima hasil pemeriksaan BPK dengan sikap terbuka dan konstruktif. Hasil pemeriksaan tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, namun juga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan.
"Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dan pengelolaan BUMD di Kalteng dapat terus berkembang menjadi lebih baik dan mampu menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks," pungkasnya. (PATHUR/H)
