BORNEONEWS, Sampit – Setiap musim hujan datang, Desa Soren, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kesulitan akibat jalan darat sepanjang kurang lebih 7 kilometer yang menghubungkan Camba–Soren berubah menjadi kubangan lumpur, licin, bahkan tak jarang putus total. Sudah 26 tahun kondisi ini dirasakan warga tanpa perbaikan berarti.
Kepala Desa Soren, Subhanur, mengisahkan jalan tersebut dibuka pada 1998 silam. Saat itu, badan jalan dibangun membentang dari Camba hingga Simpur sepanjang sekitar 12 kilometer, meski belum diaspal.
Seiring waktu, persoalan muncul ketika kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan dan bahkan masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
"Dulu belum ada kawasan hutan. Kemudian ada aturan mengenai kawasan membuat jalan tersebut masuk kawasan hutan. Selain itu permasalahannya juga jalan tersebut masuk HGU perusahaan. Ini yang jadi kendala pemerintah daerah untuk memperbaiki atau menganggarkan," ujar Subhanur, Senin, 2 Februari 2026.
Jalan tersebut sebenarnya menjadi jalur penghubung vital antarwilayah, mulai dari Kandan, Camba, Soren hingga Simpur.
Sebagian ruas Kandan–Camba sudah diaspal, namun ruas Camba–Soren dan Soren–Simpur masih mengalami kerusakan parah.
Meski Soren–Simpur sudah lepas dari kawasan hutan, namun jalur itu memaksa warga memutar jauh jika ingin menuju ibu kota Kecamatan Kota Besi.
"Yang paling terkendala itu Camba–Soren karena masuk kawasan dan HGU. Kalau lewat Simpur memang bisa, tapi jaraknya jauh harus memutar untuk ke Kota Besi," tambahnya.
Subhanur menyebut, masyarakat awam tidak memahami persoalan administratif dan status kawasan tersebut.
Akibatnya, pemerintah desa kerap menjadi sasaran kekecewaan warga karena kerusakan jalan yang tak kunjung mendapatkan solusi.
"Banyak yang beranggapan kepala desa membiarkan jalan rusak. Padahal setiap tahun kami mengusulkan penyelesaian, baik soal status kawasan maupun pembangunannya," kata Subhanur.
Terputusnya jalur darat tersebut membuat jalur sungai menjadi pilihan pahit yang harus diterima warga saat musim hujan. Biaya transportasi melonjak drastis.
Jika melalui darat, perjalanan dari Soren ke Kota Besi hanya membutuhkan sekitar satu liter bahan bakar. Namun lewat sungai, ongkos bisa mencapai Rp200 ribu sekali jalan.
Dampaknya merembet ke berbagai sektor. Harga kebutuhan pokok dan barang meningkat, hasil pertanian sulit dipasarkan. Kondisi itu membuat minat masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian terus menurun.
"Kalau jalan terus seperti ini, orang malas bertani. Hasil panen susah keluar, biaya angkut mahal," ungkapnya.
Subhanur menegaskan, pihak desa telah berulang kali menyampaikan persoalan ini, bahkan hingga ke tingkat provinsi. Namun karena status jalan merupakan kewenangan kabupaten, solusi konkret belum juga terwujud.
"Kami berharap ada solusi dari pemerintah daerah karena jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Akses yang baik akan menggerakkan ekonomi dan memberi harapan bagi desa," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
