BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berharap sinergi lebih optimal dengan perusahaan besar di daerah untuk memaksimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam membantu pembangunan daerah, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran yang masih berlanjut.
Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, menyampaikan, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tidak hanya di Kotawaringin Timur, tetapi juga di daerah lainnya terjadi efisiensi atau pemangkasan anggaran.
"Kalau program CSR dari perusahaan yang ada di sini bisa dikelola dengan baik, maka akan sangat membantu, " katanya, Rabu, 4 Februari 2026.
Menurutnya, dalam aturan setiap perusahaan wajib menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu masyarakat dan daerah melalui CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar.
Pada tahun 2026 ini, Kotawaringin Timur menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp571 miliar dari pemerintah pusat akibat efisiensi anggaran, sehingga realisasi APBD yang semula diestimasikan Rp2,6 hingga Rp2,7 triliun berkurang menjadi hanya sekitar Rp1,9 triliun.
“Kita tidak bisa bergerak kalau tidak menggali potensi yang ada. Hanya untuk operasional saja sudah habis,” ujarnya tegas.
Untuk itu, Halikinnor menilai program CSR dapat menjadi solusi strategis yang dioptimalkan. Dana CSR tersebut dapat disinergikan dengan program pemerintah daerah, misalnya bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Penataan Ruang Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP).
“Peningkatan jalan desa yang tidak terprogramkan atau tidak dianggarkan di APBD maupun APBN atau APBD provinsi, bisa didanai dari program CSR ini,” jelasnya.
Selain itu, di bidang kesehatan yang memerlukan dana besar, seperti pembangunan Puskesmas dan ruang rawat inap, dana CSR yang terkelola dengan baik akan sangat membantu percepatan pembangunan.
Ia menyatakan apresiasinya karena perusahaan sudah melaksanakan CSR secara langsung di desa-desa dan kecamatan, namun penerapan program itu terkadang kurang terkelola dan kurang terekspos kepada publik. Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi negatif terkait sektor perkebunan sawit atau pertambangan, padahal banyak hal positif yang sudah dilakukan melalui CSR.
“Forum CSR yang sudah dibentuk beberapa tahun lalu sayangnya belum berjalan efektif. Padahal forum ini sangat potensial sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan agar program CSR terarah sesuai dengan kebutuhan pembangunan,” ujarnya.
Bupati Halikinnor yakin jika CSR dikelola secara baik, Kotawaringin Timur memiliki potensi besar dalam pembangunan.
“Kami yakin daerah dengan potensi perkebunan, perkayuan, pertambangan, dan perdagangan ini tidak akan kekurangan dana untuk membangun daerah,” tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa di Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 85 perusahaan perkebunan kelapa sawit terdaftar di Kotawaringin Timur, dengan 57 perusahaan sudah beroperasi dan berpotensi menjalankan program CSR.
“Misalnya satu perusahaan menyisihkan Rp1 miliar per tahun, maka total ada Rp57 miliar dana CSR yang bisa dikelola. Itu baru dari perkebunan sawit, belum termasuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan sektor lainnya. Jika dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat besar bagi pembangunan,” pungkas Halikinnor. (DEVIANA/H)
