BORNEONEWS, Pulang Pisau – Realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau hingga 31 Desember 2025 masih belum sesuai harapan. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi keuangan baru mencapai 84,39 persen, sementara realisasi fisik sudah menyentuh 95,75 persen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta, mengatakan kondisi tersebut menempatkan Pulang Pisau di peringkat 11 dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
“Ini menjadi acuan penting bagi kita pada tahun 2026. Terjadi kesenjangan antara realisasi keuangan dan realisasi fisik. Realisasi fisik sudah tinggi, tetapi keuangan belum mengikuti,” kata Tony saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 di Aula Bapperida, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab rendahnya realisasi keuangan adalah pendapatan daerah tahun 2025 yang tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan kewajiban atau utang daerah sebesar Rp25 miliar. Dana tersebut baru akan ditransfer pada tahun 2026.
“Akibat pendapatan yang tidak terpenuhi, kita masih memiliki kewajiban Rp25 miliar. Dana itu belum masuk dan baru akan ditransfer tahun 2026. Kondisi ini harus menjadi pelajaran dalam pelaksanaan anggaran ke depan,” tegasnya.
Tony menekankan bahwa pendapatan daerah bersifat fluktuatif, sehingga seluruh kepala OPD diminta menjadikan hasil evaluasi ini sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2026.
“Kami berharap kegiatan bisa dilaksanakan secepat mungkin agar penyerapan anggaran berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kinerja penyerapan anggaran, terlebih di tengah kebijakan pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
“Kalau pada evaluasi Triwulan II tahun 2026 kinerja kita baik, daerah berpeluang mengajukan tambahan anggaran,” jelas Tony.
Selain penyerapan anggaran, Tony menegaskan bahwa capaian kinerja pembangunan juga menjadi indikator penting. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Fokusnya bukan sekadar angka serapan, tetapi hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan warga,” terangnya.
Lebih lanjut, Tony menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk mempercepat belanja, khususnya pada sektor infrastruktur.
“Terutama pembangunan infrastruktur agar segera menggerakkan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau,” pungkasnya. (RETHA)
