BORNEONEWS, Palangka Raya - Struktur kemiskinan di Kalimantan Tengah sepanjang 2025 menunjukkan perbaikan. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat, persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 4,94 persen, atau menurun 0,25 persen poin dibandingkan Maret 2025. Penurunan ini menjadi sinyal membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat di tengah dinamika harga dan kebutuhan pokok.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menjelaskan bahwa tren penurunan tersebut juga tercermin dari jumlah penduduk miskin secara absolut.
“Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 141,75 ribu orang, berkurang 6,05 ribu orang dibandingkan Maret 2025,” ujarnya di Palangka Raya pada Jumat, 6 Februari 2026.
Meski secara umum membaik, BPS mencatat perbedaan dinamika kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
"Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan pada September 2025 sebesar 4,84 persen, turun cukup tajam 0,62 persen poin dibandingkan Maret 2025," katanya.
Penurunan ini mengindikasikan perbaikan akses kerja dan pendapatan di kawasan urban.
Sebaliknya, kondisi di perdesaan menunjukkan kecenderungan berbeda. Persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2025 tercatat 5,02 persen, meningkat 0,05 persen poin dibandingkan Maret 2025. Menurut Agnes, temuan ini menjadi catatan penting bagi pemangku kebijakan agar intervensi penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan ke wilayah perdesaan yang relatif lebih rentan terhadap gejolak ekonomi.
"Dari sisi kebutuhan dasar, BPS mencatat Garis Kemiskinan pada September 2025 berada di angka Rp683.664 per kapita per bulan, meningkat 4,53 persen dibandingkan periode sebelumnya," bebernya.
Kenaikan garis kemiskinan mencerminkan meningkatnya biaya minimum yang harus dipenuhi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak.
Komposisi Garis Kemiskinan didominasi kebutuhan makanan sebesar 76,94 persen atau Rp526.003 per kapita per bulan, sementara kebutuhan bukan makanan sebesar 23,06 persen atau Rp157.661 per kapita per bulan. BPS menilai struktur ini menunjukkan ketergantungan rumah tangga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masih sangat tinggi, sehingga stabilitas harga bahan pokok menjadi faktor kunci dalam menjaga penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah. (TESTI PRISCILLA/j)
