BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada September 2025 berada di angka 0,284. Angka ini menunjukkan perbaikan dibanding Maret 2025 yang tercatat 0,292, atau turun 0,008 poin.
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Endah Kurniawati, menjelaskan penurunan gini ratio tersebut mengindikasikan distribusi pengeluaran masyarakat yang semakin merata.
“Perbaikan ini mencerminkan adanya penguatan daya beli kelompok bawah dan menurunnya jarak pengeluaran antar kelompok penduduk,” kata Endah menyampaikan berita resmi statistik pada Jumat, 6 Februari 2026.
Meski secara umum membaik, ketimpangan di wilayah perkotaan justru mengalami kenaikan tipis. Pada September 2025, gini ratio perkotaan tercatat sebesar 0,311, naik dari 0,310 pada Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan disparitas pengeluaran di perkotaan masih relatif lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan.
"Sebaliknya, di wilayah perdesaan terjadi penurunan ketimpangan yang cukup nyata. Gini ratio perdesaan pada September 2025 berada di angka 0,256, menurun dari 0,272 pada Maret 2025," katanya.
Penurunan ini turut mendorong perbaikan ketimpangan secara agregat di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, porsi distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 22,60 persen. Jika dirinci, di wilayah perkotaan angkanya 20,85 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 24,18 persen. Capaian tersebut menunjukkan kelompok penduduk terbawah memperoleh porsi pengeluaran yang relatif lebih baik, terutama di wilayah perdesaan.
Endah menambahkan, merujuk pada gini ratio dan kriteria ketimpangan Bank Dunia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kalimantan Tengah saat ini masuk dalam kategori rendah.
“Tantangannya ke depan adalah menjaga tren perbaikan ini, terutama di wilayah perkotaan agar ketimpangan tidak kembali melebar,” katanya. (TESTI PRISCILLA/J)
