BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Kapuas, Hartoni U. Sawang, menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada perangkat daerah dan desa yang digelar di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jumat, 6 Februari 2026.
Hartoni menjelaskan bahwa bimtek dilaksanakan selama satu hari dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID, baik di tingkat perangkat daerah maupun desa. Materi yang disampaikan meliputi tata kelola layanan informasi publik, klasifikasi informasi, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan permohonan informasi, hingga penanganan keberatan dan sengketa informasi.
Hartoni mengungkapkan bahwa dari total 214 desa di Kabupaten Kapuas, sebanyak 105 desa telah membentuk PPID desa. Capaian tersebut dinilai sebagai prestasi membanggakan karena menjadikan Kabupaten Kapuas sebagai kabupaten pertama di Kalimantan Tengah yang membentuk PPID di tingkat desa sekaligus melaksanakan bimtek pengelolaannya.
“Capaian ini menjadi kebanggaan bersama dan menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendorong keterbukaan informasi hingga ke tingkat desa,” ujar Hartoni.
Ia menambahkan, bimtek ini menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, serta PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah. Kehadiran para narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi keterbukaan informasi publik.
Selain pembekalan materi, rangkaian kegiatan pembukaan juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada perangkat daerah, kelurahan, dan desa terbaik dalam pengelolaan layanan informasi, pengaduan, dan kehumasan Tahun 2025, serta penandatanganan deklarasi keterbukaan informasi publik.
Melalui kegiatan ini, Hartoni berharap peran PPID pada perangkat daerah dan desa di Kabupaten Kapuas semakin kuat dan profesional, sehingga pelayanan informasi publik dapat berjalan optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus meningkat. (SABRIANOOR/j)
