BORNEONEWS, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil peran langsung memimpin reformasi menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal nasional, menyusul koreksi peringkat Indonesia oleh sejumlah lembaga pemeringkat internasional.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyebut catatan yang disampaikan lembaga seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI), Goldman Sachs, dan Moody’s harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan struktural sekaligus membalik tekanan menjadi peluang.
“Berbagai catatan dari lembaga internasional tersebut seharusnya menjadi titik tolak bagi Presiden untuk memimpin reformasi sektor keuangan dan fiskal secara komprehensif,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menilai tekanan yang muncul akibat isu tata kelola dan persepsi risiko justru dapat diubah menjadi kepercayaan baru apabila pemerintah mampu menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan konsisten, terutama dalam pengelolaan fiskal dan keuangan negara.
Menurut Said, reformasi struktural di sektor keuangan penting untuk menekan efek rambatan ke sektor lain, khususnya pasar obligasi yang selama ini masih menjadi instrumen utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara dari sisi fiskal, Banggar mendorong Presiden memimpin restrukturisasi belanja negara guna menekan potensi pelebaran defisit dan secara bertahap mengurangi beban utang.
“Langkah ini juga penting sebagai mitigasi jika penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami tekanan atau shortfall,” ujarnya.
Said menegaskan, program-program prioritas pemerintah tidak perlu dihentikan, namun perlu dilakukan penghitungan ulang dari sisi pendanaan serta perbaikan tata kelola agar lebih efisien dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan publik serta para ahli dalam menyusun fondasi teknokratis reformasi fiskal. Kritik, kata dia, harus diserap sebagai energi pembaruan.
Dalam jangka pendek hingga menengah, Said mengakui pemerintah masih sulit melepaskan ketergantungan pada pembiayaan utang. Namun, melalui reformasi fiskal yang terukur, kepercayaan investor diyakini dapat kembali pulih.
“Presiden perlu menyampaikan peta jalan reformasi fiskal secara terbuka agar kepercayaan investor, terutama asing, dapat terikat kembali,” katanya.
Di sisi lain, Said mengingatkan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) tidak bisa terus menyerap likuiditas dari Bank Indonesia maupun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menarik investor asing menjadi langkah strategis yang tak terelakkan.
Ia menilai perbaikan tata kelola dan keterbukaan informasi menjadi kunci, termasuk perubahan struktural di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Said juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia. Menurutnya, Presiden perlu memberikan sinyal yang jelas terkait arah dan batas peran Danantara, khususnya jika berfungsi sebagai dana lindung nilai yang bersumber dari dana publik.
“Harus ada pagar yang tegas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Danantara agar tujuannya mendorong sektor riil, industri, dan penciptaan lapangan kerja dapat tercapai,” ujarnya.
Ia optimistis, jika seluruh langkah reformasi tersebut dikomunikasikan secara transparan kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan publik dan investor akan tumbuh, sekaligus membuka jalan menuju tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
ANTARA
