BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa vessel monitoring system (VMS) bukan semata alat pengawasan, melainkan instrumen perlindungan bagi nelayan dan kapal saat melaut.
Pernyataan itu disampaikan menyusul meningkatnya kesadaran pelaku usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke terhadap pentingnya penggunaan VMS.
“VMS itu untuk melindungi. Kalau terjadi sesuatu di laut bisa terdeteksi. Ini penting untuk keselamatan dan efisiensi operasional,” kata Trenggono dalam siaran pers KKP di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan penggunaan VMS seiring penataan aktivitas pelabuhan dan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Dengan sistem pemantauan yang lebih baik, aktivitas penangkapan ikan diharapkan lebih tertib, terukur dan mampu menekan risiko kecelakaan.
Trenggono juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sektor perikanan sangat bergantung pada kekompakan antara pemerintah dan pelaku usaha.
Ia memastikan pemerintah akan menghadirkan solusi, termasuk penyederhanaan perizinan dan dukungan operasional, agar pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban tanpa terbebani.
Trenggono mengapresiasi kesadaran pelaku usaha perikanan tangkap di PPN Muara Angke terhadap pentingnya penggunaan VMS mulai meningkat.
Perangkat pemantau kapal berbasis satelit yang sebelumnya kerap ditolak, kini dinilai sebagai kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan dan kepastian operasional di laut.
Perwakilan pelaku usaha Muara Angke, Nasirin, mengakui pada awalnya banyak pengusaha keberatan memasang VMS karena dianggap menambah beban biaya dan administrasi.
Namun, perubahan pandangan mulai terjadi setelah sejumlah insiden kecelakaan kapal di laut.
“Saya dulu termasuk yang menentang VMS. Tapi setelah melihat banyak kecelakaan, sekarang justru saya mendorong agar kapal-kapal memasang VMS,” ujarnya.
Pelaku usaha lainnya, Nunung, menilai keberadaan VMS membantu memantau posisi kapal dan mempermudah penanganan ketika terjadi keadaan darurat.
Dia berharap ada perbaikan pada aspek operasional dan administrasi agar penerapan sistem tersebut tidak memberatkan.
“Ya kami sepakat menggunakan VMS. Tapi kami berharap agar penerapan VMS bukan malah memberatkan,” ungkapnya.
KKP menyakini perubahan sikap pelaku usaha terhadap VMS dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan tata kelola perikanan nasional, khususnya di Muara Angke yang menjadi salah satu sentra aktivitas kapal perikanan terbesar di Indonesia.
Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan keselamatan, efisiensi dan keberlanjutan usaha perikanan dapat berjalan beriringan.
ANTARA
