BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa realisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Wali Kota, Fairid Naparin saat menjalani masa kampanye.
Visi Wali Kota Fairid Naparin dan Wakil Wali Kota Achmad Zaini periode 2025-2030 adalah "Terwujudnya Kota Palangka Raya yang semakin maju, berkelanjutan, dan semakin keren (kolaboratif, ekonomi maju, religius, energik dan nyaman)".
"Saat kampanye, keduanya telah mengutarakan komitmen untuk memprioritaskan lima sektor utama, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta perekonomian dan pelayanan publik," kata Subandi, Sabtu 7 Februari 2026.
Subandi menegaskan bahwa, seluruh usulan yang dihasilkan dari Musrenbang harus dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diwujudkan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Subandi menambahkan bahwa setiap usulan yang diteruskan harus melalui proses pemeringkatan skoring berdasarkan indeks prioritas, sehingga dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan untuk program-program yang paling dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan arahan pembangunan kota.
Subandi menyatakan bahwa DPRD akan menjalankan peran pengawasan secara maksimal untuk memastikan bahwa realisasi program dari Musrenbang tidak menyimpang dari anggaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
"Kita tidak akan mengizinkan adanya pemborosan anggaran atau program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap tahapan pelaksanaan akan kita pantau secara cermat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi," ujarnya.
Hal ini juga, kata Subandi, selaras dengan komitmen DPRD untuk mengawal visi-misi Wali Kota agar dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan warga Palangka Raya.
Dalam Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2025, berbagai unsur masyarakat telah menyampaikan aspirasi terkait pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan pelayanan publik.
Subandi menekankan bahwa usulan tersebut harus dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan kota, namun tetap harus memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan visi misi Wali Kota.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat dapat terealisasi, namun harus dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah," jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Subandi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah terkait. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan juga diperlukan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
"Dengan kerja sama yang baik dan koordinasi yang terjalin dengan baik, kita yakin bahwa realisasi Musrenbang akan dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat yang optimal bagi perkembangan Kota Palangka Raya," pungkasnya. (MARINI/Y)
