BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya untuk memaksimalkan pelibatan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dalam penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.
Selain itu, ia menekankan bahwa strategi komunikasi yang digunakan harus lebih realistis dan tidak bersifat elitis, melainkan merangkul tokoh lokal seperti ketua RT/RW dan tokoh masyarakat agar pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang lebih akurat.
Pelibatan SDM lokal dalam proses pendataan, kata Hatir, memiliki keunggulan karena adanya pemahaman mendalam tentang kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah masing-masing.
"Mereka juga lebih dikenal oleh masyarakat setempat, sehingga dapat membangun kepercayaan yang lebih baik dan memudahkan akses ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha di sektor informal dan digital yang seringkali sulit dijangkau," jelasnya, Sabtu, 7 Februari 2026.
Menurut Hatir, penggunaan SDM lokal akan mengurangi risiko kesalahpahaman dalam pengumpulan data dan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
"Strategi komunikasi yang elitis hanya akan membuat masyarakat merasa jauh dan kurang berminat untuk berpartisipasi. Kita perlu menyampaikan pentingnya sensus ekonomi dengan bahasa yang sederhana dan mendekati masyarakat melalui tokoh yang mereka percayai, seperti ketua RT/RW dan tokoh masyarakat," ujar Hatir.
Ia menambahkan bahwa, dengan pendekatan yang merakyat, masyarakat akan lebih memahami manfaat sensus bagi pembangunan daerah dan lebih bersedia memberikan informasi yang akurat dan lengkap.
Peran tokoh lokal seperti ketua RT/RW dan tokoh masyarakat sangat krusial dalam memfasilitasi proses pendataan. Mereka dapat membantu dalam sosialisasi awal kepada warga, mengatasi kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan data, serta membantu petugas pendataan menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses.
Hatir menegaskan bahwa, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada BPS, tetapi juga pada kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah, tokoh lokal, dan seluruh elemen masyarakat.
Dengan memaksimalkan pelibatan SDM lokal dan menerapkan strategi komunikasi yang merakyat, diharapkan pendataan dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan data yang akurat, komprehensif, serta dapat dijadikan dasar yang handal bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi Palangka Raya di masa depan. (MARINI/y)
