BORNEONEWS, Sampit - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menawarkan solusi darurat atau jangka pendek penanganan tumpukan sampah di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM).
Kepala DKUKMPP Kotim Johny Tangkere di Sampit, Sabtu, mengungkapkan pihaknya siap memberi bantuan personel sebagai solusi jangka pendek.
"Kami akan menyiapkan dua petugas dari security (petugas keamanan) kami setiap hari untuk membantu mengangkat sampah ke truk. Kita gotong royong, walaupun ini bukan tugas pokok kami. Ini solusi jangka pendek," kata Johny.
Langkah ini diambil menyusul kembali mencuatnya sorotan publik terhadap tumpukan sampah yang tidak terangkut di pasar tradisional terbesar di daerah itu.
Menurutnya, sampah basah dari aktivitas di Pasar Ikan Mentaya dan PPM menumpuk karena kontainer sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mengalami kerusakan pada bagian pengait, sehingga tidak dapat digunakan.
Merespons kondisi ini, Johny mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala DLH Kotim, Marjuki. Namun, DLH menyatakan keterbatasan personel dan anggaran untuk memperbaiki atau mengganti kontainer serta menempatkan petugas.
"Gotong royong ini solusi sambil menunggu perbaikan kontainer. Tapi petugas kami sifatnya hanya membantu, bukan kewajiban. Harus ada petugas dari DLH juga," tegas Johny.
Ia mengingatkan PPM adalah aset pemerintah daerah. Pedagang sudah membayar retribusi pasar dan kebersihan yang masuk ke kas daerah, sehingga tanggung jawab pengangkutan sampah berada di bawah tupoksi DLH.
"Jika sejak awal diputuskan DLH tidak sanggup dan diserahkan ke kami, kami siap. Tapi harus ada keputusan dan perintah yang jelas, agar kami bisa mengajukan pengadaan truk sampah. Ini kebutuhan pokok pasar," ujarnya.
Johny menegaskan operasional truk pengangkut sampah untuk PPM adalah kebutuhan mendesak. Dia menekankan, langkah yang harus dilakukan sekarang adalah mencari dan menjalankan solusi.
"Tidak boleh saling menyalahkan. Kami siap membantu meskipun bukan tupoksi kami. Kita gotong royong karena PPM ini milik pemerintah daerah," kata Johny Tangkere.
ANTARA
