BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memaparkan capaian indikator makro pembangunan daerah dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Aula Marundau Bapperida, Selasa, 9 Februari 2026.
Kegiatan yang dipimpin Bupati Kobar Nurhidayah, didampingi Wakil Bupati Suyanto, dihadiri unsur DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya, baik secara luring maupun daring.
Dalam paparannya, Bupati menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kobar pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,10 persen. Capaian tersebut menunjukkan kondisi perekonomian daerah yang terus bergerak positif pascapemulihan.
“Pertumbuhan ekonomi Kobar tahun 2024 berada di angka 4,10 persen. Ini menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi daerah terus berjalan dan perlu terus kita dorong agar semakin inklusif,” jelas Bupati.
Selain pertumbuhan ekonomi, Bupati juga mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kobar pada tahun 2025 telah mencapai 76,02. Menurutnya, capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“IPM kita sudah berada di angka 76,02. Ini menunjukkan adanya kemajuan, namun tetap perlu ditingkatkan melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan,” jelas Bupati.
Bupati juga memaparkan angka kemiskinan Kabupaten Kobar yang berada pada level 4,27 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,42 persen. Ia menegaskan, indikator tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan ke depan.
“Data kemiskinan dan pengangguran ini menjadi perhatian serius kami, sehingga RKPD 2027 nanti harus mampu menjawab persoalan tersebut secara konkret,” jelas Bupati.
Melalui konsultasi publik ini, Bupati berharap seluruh masukan dari peserta forum dapat menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah agar berbasis data makro yang akurat dan kebutuhan riil masyarakat.
“Masukan dari forum ini sangat penting agar RKPD yang kita susun benar-benar berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (WAHYU KRIDA/j)
