BORNEONEWS, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Permintaan tersebut ditujukan kepada Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan agar masyarakat tidak menjadi korban akibat penonaktifan kepesertaan.
Marwan menilai persoalan PBI JKN seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, mengingat anggaran program tersebut tersedia dan tidak mengalami pemangkasan.
“Anggarannya juga ada, enggak ada masalah. Nanti sambil dilakukan perbaikan data, diaktifkan dulu dan kita bayarkan semuanya supaya masyarakat kita tidak menjerit dan tidak menyalahkan kita,” ujar Marwan dalam rapat pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menegaskan, masyarakat yang sudah terlanjur dinonaktifkan kepesertaannya perlu segera diaktifkan kembali, terutama mereka yang menderita penyakit kronis dan membutuhkan layanan kesehatan berkelanjutan.
Menurut Marwan, skema PBI JKN tidak seharusnya dibatasi hanya untuk kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 5. Ia menilai kelompok desil 6 hingga 10 juga perlu mendapat perlindungan apabila mengalami penyakit tertentu.
“Bukan hanya PBI saja. Yang masuk desil sampai ke 10 pun, kalau penyakitnya tertentu, harus dibantu negara,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Marwan juga menyinggung istilah “wisuda” orang miskin yang kerap dibahas di Komisi VIII DPR RI. Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika masyarakat yang sebelumnya tergolong miskin telah meningkat taraf ekonominya sehingga tidak lagi berhak menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Di Komisi VIII ada istilah ‘wisuda’, Pak Ketua. Jadi orang miskin diwisuda karena sudah menjadi tidak miskin lagi. Belum kaya, tapi tidak miskin, sehingga tidak perlu lagi menerima bantuan PKH,” jelasnya.
Namun demikian, Marwan menegaskan bahwa urusan kesehatan tidak dapat disamakan dengan bantuan ekonomi. Menurutnya, bantuan sosial dan bantuan kesehatan harus diperlakukan secara berbeda.
“Untuk kesehatan, ini tidak bisa disamakan dengan urusan ekonomi. Tidak perlu ribut-ribut di masyarakat, karena uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu itu betul-betul orang kaya dan hanya ingin merasa hebat karena dibantu pemerintah. Nah, di situlah pentingnya validasi data,” pungkas Marwan.
ANTARA
