BORNEONEWS, Pulang Pisau - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) Toni Harisinta, angkat bicara terkait dengan persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), tanpa sepengetahuan masyarakat.
Sekda menyampaikan, persoalan ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pulpis.
"Keanggotaan BPJS Kesehatan tentu akan kita perhatikan lagi, kami akan sesuaikan lagi semuanya dengan ketersediaan anggaran," kata Toni, Senin, 9 Februari 2026.
Dijelaskan Sekda, anggaran APBD 2026 Kabupaten Pulpis mengalami penurunan cukup tajam.
Namun Sekda mengharapkan, seperti yang disampaikan pemerintah pusat ada koreksi anggaran, sehingga persoalan mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang sedang dihadapi masyarakat saat ini ada solusinya.
Selain itu, Sekda harapkan juga selama sepuluh bulan kedepan, ada perbaikan anggaran, dan upaya untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Syukur-syukur ada kebijakan lain sebagainya. Sehingga persoalan Mengani BPJS Kesehatan ini, bisa teratasi, begitu juga sektor pendidikan. Saat ini berjalan dulu, kita lihat di triwulan satu, kedua dan seterusnya," ujar Sekda. (RETHA/H)
