BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus memperkuat dasar perencanaan pembangunan daerah dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Senin, 9 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan standar harga yang akurat, rasional dan sesuai dengan kondisi riil daerah sebagai pijakan utama penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2027.
Selain itu juga bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus menghimpun masukan dari seluruh perangkat daerah agar penyusunan SHS dan HSPK lebih komprehensif.
Ketua Tim Tenaga Ahli dari PT Gamamulti Usaha Mandiri Universitas Gadjah Mada, Gatot Harianto, menegaskan bahwa penyusunan standar harga harus berbasis data dan dilakukan secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan.
“Standar harga yang disusun harus berbasis data, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah daerah,” tegas Gatot.
Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku dalam sambutannya saat membuka acara tersebut menekankan bahwa SHS dan HSPK memiliki peran penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh perangkat daerah. Karena itu, ia meminta peserta mengikuti FGD dengan sungguh-sungguh.
“Aturan harga satuan yang disusun dengan baik akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta, mulai dari perangkat daerah hingga camat se-Kabupaten Barito Timur dapat aktif memberikan masukan demi menghasilkan standar harga yang realistis dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah ke depan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber, sebagai ruang sinkronisasi dan penguatan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
FGD ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah dan camat se-Barito Timur sebagai bagian dari upaya Pemkab Barito Timur mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih transparan, efektif dan tepat sasaran. (AGUSTINUS BOLE MALO/R)
