BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memanfaatkan data historis, terutama di pulau Sumatera dan Kalimantan.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Thomas Nifinluri, menjelaskan pemetaan dilakukan melalui analisis hotspot historis, kondisi tutupan dan tipe lahan, serta prediksi iklim dan indeks kekeringan.
“Wilayah prioritas untuk mitigasi dan kesiapsiagaan biasanya berada di provinsi dengan lahan gambut luas dan data historis kebakaran tinggi, khususnya di Sumatera dan Kalimantan,” jelas Thomas, Senin (9/2/2026).
Beberapa daerah yang mendapat perhatian khusus meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta Papua, terutama Papua Selatan.
Selain pemetaan, Kemenhut melakukan langkah-langkah mitigasi dengan koordinasi lintas sektor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, TNI/Polri, dan pemegang izin konsesi.
Kesiapsiagaan Daops Manggala Agni diperkuat melalui peningkatan patroli, kesiapan personel, peralatan, dan logistik. Sepanjang Januari 2026 tercatat 225 operasi penanganan karhutla berhasil menekan luasan terbakar sekitar 600 hektare.
Kemenhut juga memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan pencegahan karhutla di lapangan melalui pelatihan, penyediaan sarana, dan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar.
Berdasarkan data sistem SiPongi milik Kemenhut, luas karhutla tercatat 359.619,42 hektare pada 2025, menurun dibandingkan 376.805,05 hektare pada 2024, dan 1.161.192,90 hektare pada 2023.
