BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mengimplementasikan program sekolah gratis dengan mengacu pada skema Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai instrumen utama penyaluran bantuan pendidikan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Reza Prabowo, mengatakan Dinas Pendidikan mengemban dua program strategis dalam Kartu Huma Betang, yakni sekolah gratis dan kuliah gratis, sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat.
“Sekolah gratis dan kuliah gratis menjadi pilar utama untuk memastikan masyarakat Kalimantan Tengah memperoleh layanan pendidikan yang berkelanjutan dan merata,” ujar Reza di Palangka Raya seperti dikutip pada Selasa, 10 Februari 2026.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya program sekolah gratis mengalami penyesuaian kebijakan. Jika sebelumnya dirancang menyasar seluruh peserta didik secara menyeluruh, kini difokuskan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan wilayah pedalaman.
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya anggaran Dinas Pendidikan mencapai Rp2,3 triliun, kini berkurang menjadi sekitar Rp1,3 triliun.
“Dengan berkurangnya anggaran hampir Rp1 triliun, maka kami harus melakukan penyesuaian dan menetapkan skala prioritas,” jelasnya.
Berdasarkan data terakhir, tercatat sekitar 37 ribu peserta didik tidak mampu menjadi sasaran program sekolah gratis, termasuk bantuan perlengkapan seperti seragam sekolah. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu siswa telah tervalidasi dan sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial.
Meski demikian, Reza menegaskan sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, seluruh peserta didik yang telah terdata tetap memperoleh bantuan tanpa pengecualian.
Sebagai bagian dari evaluasi, pemerintah provinsi kini menerapkan mekanisme baru dengan membuka rekening khusus bagi peserta didik melalui Bank Kalteng. Skema ini bertujuan agar bantuan diterima langsung oleh siswa dan lebih tepat sasaran.
“Pada 2026, anggaran yang disiapkan untuk program sekolah gratis sekitar Rp53 miliar. Dengan sasaran 37 ribu siswa, masing-masing akan menerima bantuan sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta,” ungkapnya.
Saat ini, pihaknya tengah menyusun mekanisme teknis penyaluran bersama aparat penegak hukum dan pihak perbankan agar kebijakan tersebut dapat berjalan akuntabel serta tidak menimbulkan beban administratif bagi pihak sekolah.
