BORNEONEWS, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan proses ekspor beras untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi pada musim haji 2026 akan berjalan lancar sesuai rencana.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan pihaknya segera menyiapkan surat penugasan kepada Perum Bulog untuk melaksanakan ekspor beras haji tersebut, setelah hasil rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga difinalisasi.
“Setelah risalah rapat hari ini selesai, Badan Pangan Nasional akan menerbitkan surat penugasan kepada Bulog untuk melaksanakan ekspor beras haji,” ujar Sarwo di Jakarta, seperti dikutip pada Selasa, 10 Februari 2026.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan membahas kesiapan pasokan pangan nasional, termasuk dukungan konsumsi bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Sarwo menjelaskan, penugasan ekspor beras haji diajukan Perum Bulog kepada Bapanas dengan skema pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk kebutuhan haji 2026.
Penugasan tersebut juga merujuk pada surat Kementerian Haji dan Umrah terkait kebutuhan konsumsi beras jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dengan jumlah jamaah mencapai 205.420 orang dan asumsi konsumsi nasi 170 gram per orang per hari, kebutuhan beras diperkirakan mencapai 2.280 ton.
“Standar kualitas beras yang ditetapkan adalah beras premium dengan tingkat pecahan maksimal lima persen,” jelas Sarwo.
Pemerintah menegaskan beras yang dikirim merupakan hasil produksi petani dalam negeri. Penyediaan Beras Haji Nusantara secara resmi telah disepakati ditugaskan kepada Perum Bulog.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, stok CBP Perum Bulog yang melimpah harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji Indonesia. Selain itu, preferensi konsumsi jamaah dinilai lebih cocok dengan beras nasional.
“Hari ini kita sepakat, beras untuk jamaah haji harus dari kita sendiri. Jamaah kita lebih dari 200 ribu orang, berasnya harus beras Indonesia,” tegas Zulkifli Hasan.
Ia menambahkan, keputusan tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak karena beras nasional dinilai memiliki kualitas rasa yang lebih sesuai dengan selera jamaah Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut kebijakan ini menjadi bentuk penguatan kemandirian dan harga diri bangsa. Selama ini, konsumsi beras jamaah haji masih bergantung pada pasokan dari negara lain.
“Mulai haji 2026 diwajibkan menggunakan beras nasional. Selama ini beras haji banyak berasal dari Vietnam dan Thailand. Ini bukan soal harga, tapi soal harga diri bangsa,” ujar Rizal.
Bulog memastikan Beras Haji Nusantara diproduksi dari Gabah Kering Panen (GKP) segar hasil panen terbaru. Pengiriman direncanakan dimulai pada pekan ketiga Februari 2026.
“Kebutuhan yang diminta 2.280 ton, namun kami siapkan hingga 3.000 ton sebagai antisipasi tambahan kebutuhan,” tambahnya.
Di sisi lain, kinerja penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog sepanjang awal 2026 menunjukkan tren positif. Hingga 8 Februari 2026, realisasi serapan telah mencapai 209,3 ribu ton setara beras.
Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 38,7 ribu ton, atau meningkat sekitar 440,7 persen.
ANTARA
