BORNEONEWS, Moskow – Pemerintah Rusia menegaskan bahwa pembicaraan terkait konflik Ukraina antara Moskow dan Amerika Serikat (AS) masih terus berlangsung. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers di Moskow, Senin, 9 Februari 2026
Peskov menyebut Rusia dan AS tetap bekerja untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai Presiden Vladimir Putin dan Presiden AS dalam pertemuan di Anchorage, Alaska, pada tahun lalu.
“Pekerjaan terus berlanjut,” ujar Peskov singkat.
Ia menekankan Rusia tetap berkomitmen mendorong penyelesaian konflik Ukraina melalui jalur diplomasi. Kremlin, kata dia, masih berpegang pada apa yang disebut sebagai “semangat Anchorage”, yakni pemahaman bersama yang dinilai dapat membuka jalan bagi terobosan dalam upaya perdamaian.
“Pemahaman yang dicapai di Anchorage bersifat mendasar dan dapat memajukan proses penyelesaian konflik,” ucapnya.
Meski demikian, Peskov menegaskan bahwa pembahasan sensitif tersebut sebaiknya dilakukan secara tertutup tanpa tekanan dari opini publik.
Selain itu, Kremlin mengaku masih menunggu respons AS atas usulan Presiden Putin terkait penggunaan aset Rusia yang dibekukan di AS untuk membayar keanggotaan di Dewan Perdamaian yang dipromosikan Washington.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyampaikan kekecewaan terhadap sikap AS. Ia menilai Washington tidak lagi menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan sejumlah usulan yang sebelumnya dibahas dalam pertemuan Anchorage.
“Selain soal Ukraina, kami juga tidak melihat prospek ekonomi yang cerah ke depan,” kata Lavrov.
Lavrov turut menguraikan sejumlah syarat yang menurut Moskow perlu dipenuhi untuk mengakhiri konflik di Ukraina.
Dalam kesempatan yang sama, Kremlin juga menyoroti kebijakan sanksi AS terhadap Kuba. Peskov menyebut sanksi tersebut sebagai bentuk “taktik mencekik” dan menegaskan Rusia terus berdialog dengan Havana untuk mencari cara memberikan bantuan.
Ia menambahkan, kondisi pasokan bahan bakar di Kuba memburuk setelah operasi militer AS di Venezuela pada 3 Januari lalu, yang berdampak pada salah satu pemasok minyak utama negara tersebut.
Sebagai catatan, pada 29 Januari, pemerintah AS mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan penerapan bea masuk terhadap negara-negara pemasok minyak ke Kuba, sekaligus menetapkan status darurat dengan alasan ancaman keamanan.
ANTARA
