BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dipastikan menjadi salah satu daerah yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) sektor pertanian dan peternakan, seiring dukungan pemerintah melalui penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).
Bupati Kobar, Nurhidayah, menyampaikan hal tersebut saat penyerahan bantuan hibah alsintan dari Pemprov Kalteng di Halaman Kantor Dinas Pertanian Kobar, Selasa, 10 Februari 2026.
“Kami mendapat informasi bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat akan menjadi bagian dari PSN, khususnya pengembangan ternak sapi dan unggas. Ini angin segar dan momentum yang tidak boleh kita lewatkan,” jelas Bupati.
Menurut Bupati, penetapan Kobar sebagai bagian dari PSN menunjukkan daerah ini semakin diperhitungkan secara nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan.
“Kita sudah punya program integrasi sawit-sapi dan sekarang ditetapkan lagi menjadi PSN. Ini sangat luar biasa dan menjadi peluang besar bagi Kobar,” jelas Bupati.
Bupati juga menyoroti dukungan teknologi pertanian modern, salah satunya melalui bantuan drone sprayer dari pemerintah pusat.
“Drone ini digunakan untuk mempermudah petani dalam memupuk lahan. Tidak lagi manual, cukup dikendalikan. Ini teknologi yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin,” jelas Bupati.
Bupati menilai pemanfaatan teknologi dan alsintan modern menjadi kunci dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden di sektor ketahanan pangan.
“Penyerahan alsintan ini bukan hanya simbol, tetapi bagian dari agenda besar mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” jelas Bupati.
Selain teknologi, Bupati menekankan pentingnya regenerasi petani dan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), khususnya dalam mendampingi petani milenial.
“Regenerasi harus ditanamkan sejak sekarang. PPL kita masih muda-muda dan ini kekuatan besar untuk pertanian Kobar,” jelas Bupati.
Namun demikian, Bupati mengakui masih adanya keterbatasan jumlah PPL dibandingkan luas lahan pertanian yang harus didampingi.
“Kami berharap ini bisa menjadi suara ke kementerian agar jumlah PPL sebanding dengan luas lahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat,” pungkasnya. (WAHYU KRIDA/y)
